UU Pengadaan Tanah Bisa Picu Kasus Mesuji

JAKARTA, KOMPAS.com — Insiden seperti kasus Mesuji berpotensi terulang di berbagai daerah lain. Pemicunya adalah Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang disahkan DPR pada Jumat (16/12/2011) ini.

Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, akar insiden Mesuji adalah perampasan tanah ulayat warga. Warga bertahun-tahun menuntut tanahnya dikembalikan.

"Selama proses itu, ada beberapa konflik yang mengakibatkan korban jiwa. Dengan UU Pengadaan Tanah, kasus-kasus penghilangan hak warga atas tanah akan semakin terbuka," ujarnya kepada Kompas, Jumat.

Kajian KPA menunjukkan, UU itu lebih berpihak pada korporasi dibandingkan warga. Lewat UU itu, korporasi penggarap proyek yang disebut kepentingan umum bisa dengan mudah mengambil paksa tanah warga. "Hampir tidak ada tempat bagi warga menolak penggusuran setelah UU ini disahkan," ujarnya.

KPA juga menemukan potensi spekulan tanah justru akan berperan lebih besar. "Warga pemilik tanah bisa terusir setiap saat karena UU ini," ujarnya.