Buru Motif Pemberian Cek

Jakarta, Kompas - Nunun Nurbaeti bisa mengungkap siapa di balik kemenangan Miranda S Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Komisi Pemberantasan Korupsi pun segera mengungkap motif di balik kasus suap cek perjalanan saat pemilihan Miranda itu.

Nunun adalah kotak pandora dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Cek perjalanan Rp 24 miliar menjadi alat suap dalam pemilihan yang dimenangi Miranda. Cek perjalanan dibeli Bank Artha Graha dari Bank Internasional Indonesia (BII) pada 8 Juni 2004.

Cek itu dibeli Bank Artha Graha atas permintaan dari PT First Mujur Plantation and Industry. Pada sidang 26 Maret 2010 dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod, saksi Kepala Seksi Travel Check BII Pusat Krisna Pribadi mengatakan, cek diterbitkan BII atas pesanan PT First Mujur Plantation and Industry melalui Bank Artha Graha.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah di Jakarta, Minggu (11/12), mengatakan, motif pemberian cek sebenarnya sudah terbukti, yakni dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu. Akan tetapi, motif di balik kemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior BI masih belum diketahui. KPK akan mendalami pemeriksaan terhadap Nunun seputar motif di balik pemberian cek perjalanan itu.

Nunun diharapkan membuka kotak pandora sehingga mengungkap siapa saja pihak yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda. ”Kami akan tanya semua,” kata Chandra singkat saat ditanya fokus KPK dalam pemeriksaan Nunun yang dijadwalkan hari Senin (12/12) ini.

Chandra mengatakan, KPK tak bisa menebak-nebak siapa pihak yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda karena posisi Nunun sebagai pemberi cek perjalanan belum diketahui detail motivasinya untuk memenangkan Miranda. ”Di sprindik (surat perintah penyidikan) dia sebagai pemberi,” katanya.

Namun, saat ini penyidikan KPK masih belum menjangkau Miranda. Belum ada bukti yang mengarahkan Miranda yang menyuruh Nunun memberikan cek perjalanan kepada anggota DPR.

Soal hubungan Nunun dengan Miranda yang harus dicari KPK, juga disampaikan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. ”Penyidik KPK harus mencari apa hubungan Ibu Nunun dengan Miranda. Apa kepentingan Nunun kalau Miranda menjadi Deputi Gubernur BI,” kata Yenti. Penyidik juga perlu mendalami asal-usul uang yang digunakan untuk memberikan suap dalam kasus itu.

Hal yang sama diungkapkan sejumlah anggota DPR. Anggota Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, KPK harus berani mengungkap kasus-kasus lain yang diduga terkait dengan kasus suap itu. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Sudding, menambahkan, penangkapan Nunun akan membuat ruang untuk mengetahui auktor intelektualis penyuapan menjadi lebih terbuka.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, memberikan apresiasi kepada KPK yang menangkap Nunun. KPK diharapkan bisa melakukan penyidikan yang lebih mendalam sehingga persoalan suap itu menjadi terang benderang.

Partai Keadilan Sejahtera, partai suami Nunun, Adang Daradjatun, juga meminta KPK segera mencari otak pemberi suap itu. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS tidak akan mengintervensi proses hukum Nunun.

KPK, kata mantan Direktur Lembaga Batuan Hukum Surabaya Deddy Prihambudi, harus bisa mengungkap posisi Nunun dalam skandal suap cek perjalanan itu. ”Apakah sebagai pemberi atau hanya sekadar broker,” kata Deddy di Surabaya.

Ketua KPK terpilih, Abraham Samad, menegaskan, pihaknya akan terus mencari tokoh di balik kasus Nunun. ”Kami akan mengurai kasus ini terus supaya mendapatkan auktor intelektualis sebenarnya. Tidak berhenti sampai di sini, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Firman Wijaya, penasihat hukum salah satu terpidana kasus itu yang telah bebas, Agus Condro Prayitno, mengatakan, perlu pendalaman terhadap siapa kekuatan besar yang melindungi Nunun. Agus Condro juga berharap Nunun bisa mengungkap siapa pengusaha penyandang dana cek perjalanan itu.

Apresiasi

Dalam kesempatan lain, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi kerja sama dan dukungan Pemerintah Thailand dalam penangkapan dan pemulangan Nunun. Kebijakan dasar Presiden berlaku sama, yakni adili dan hukum yang bersalah, siapa pun mereka.

Terkait penangkapan Nunun, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution enggan berkomentar. ”Tanya saja ke KPK,” kata Saud.

”Tidak ada. Tanya KPK saja,” kata Saud ketika ditanya apakah Polri mendapatkan informasi Interpol soal penangkapan Nunun.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, tidak terlalu heran Polri tidak atau belum mendapatkan informasi dari Interpol. ”Ketika permohonan red notice sudah dikirim ke Interpol, urusan dianggap sudah selesai,” katanya.

Secara terpisah, dokter pribadi Nunun, Andreas Harry, mengatakan tetap pada pendapatnya soal kondisi pasiennya yang menderita kelainan pascastroke, yakni demensia (penurunan daya ingat) yang mengarah alzheimer.

Menurut Chandra, KPK akan mengecek kesehatan Nunun.

(BIL/RAY/WHY/NTA/FER/EDN/ANO/TRA/SSD)