Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Baru Harus Berikan Hasil Nyata

Kompas.com - 08/12/2011, 19:24 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch menilai, pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 akan memiliki tugas berat. Anggota Badan Pekerja ICW, Tama S Langkun, mengatakan, pimpinan KPK tersebut harus mampu memberikan hasil nyata dalam program pemberantasan korupsi.

"Apalagi, KPK ke depan nanti tidak akan hanya menghadapi serangan balik dari koruptor, tetapi juga akan menghadapi tekanan politik dan ancaman internal," ujar Tama di Jakarta, Kamis (8/12/2011).

Meski demikian, Tama mengakui, sejumlah prestasi baik memang telah dilakukan pimpinan KPK jilid II. Hal itu dapat dilihat dalam penangkapan beberapa pejabat selevel menteri dan juga menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

"Namun, prestasi KPK itu juga bukan tanpa kritik karena kasus-kasus yang belum mampu diselesaikan KPK utamanya adalah kasus yang tidak berkaitan dengan kekuasaan dan mafia politik sehingga membuat KPK dianggap tebang pilih," kata Tama.

Oleh karena itu, lanjut Tama, untuk menghadapi tantangan tersebut, KPK harus melakukan sejumlah strategi penindakan yang efektif dalam menangani sejumlah kasus korupsi. KPK, kata Tama, harus fokus pada upaya penindakan di sektor-sektor strategis, yakni sektor penegak hukum, sektor politik, sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan, serta sektor penerimaan negara.

"KPK juga harus memaksimalkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan menjerat pelaku korupsi secara berlapis dengan undang-undang antikorupsi dan pencucian uang," katanya.

Ia menambahkan, KPK juga harus selalu dalam posisi independen dalam melaksanakan program-programnya. Menurut Tama, hal itu harus dilakukan agar KPK tidak terjebak pada permainan kepentingan politik. "Jadi, langkah-langkah inilah yang harus dilakukan KPK. Kalau tidak dilakukan, justru akan membuat berbagai upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK akan tidak fokus dan tidak berjalan maksimal," kata Tama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Nasional
    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Nasional
    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

    Nasional
    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com