Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yunus : 1001 Alasan Bisa Dicari

Kompas.com - 03/12/2011, 10:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yunus Husein membantah keraguan sebagian besar partai politik bahwa dirinya titipan pemerintah. Menurut Yunus, partai politik hanya mencari-cari alasan untuk menjegalnya.

"Kalau tidak ingin memilih seseorang, 1001 alasan bisa dicari. Gampang itu dicari," kata Yunus ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu ( 3/12/2011 ).

Yunus dimintai tanggapan atas hasil pemilihan empat pimpinan KPK periode 2011-2015 yang menempatkan dirinya di posisi kelima. Dia kalah dukungan suara dengan Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Enam fraksi yakni Partai Golkar, Partai PDI-P, PKS, Partai Hanura, PPP, dan Partai Gerindra menolak Yunus karena meragukan independensinya. Salah satu keraguan itu lantaran Yunus aktif di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga itu dinilai dibentuk untuk pencitraan Presiden.

Yunus mengatakan, Satgas tidak bekerja untuk memenuhi pesanan pemerintah. Kerja Satgas selama ini, kata dia, murni untuk memberantas mafia hukum. "Tugas Satgas sama seperti KPK. Korban mafia kan rakyat. Masa sih rakyat dikerjain tidak dibantu," kata dia.

Seperti diberitakan, beberapa anggota Komisi III menyebut Partai Demokrat terus melobi partai-partai agar memilih Yunus. Apakah ada kesepakatan tertentu dengan Partai Demokrat? "Enggak ada, enggak ada sama sekali," jawab Yunus.

Dijelaskan Yunus, dirinya meminta izin Presiden lantaran masih menjabat Ketua Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Izin itu diminta hanya karena masalah etika. Menurut dia, tidak ada kesepakatan tertentu dengan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertemu Kaesang, Presiden PKS Harap PSI Ikut Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

    Bertemu Kaesang, Presiden PKS Harap PSI Ikut Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

    [POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

    Nasional
    Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

    Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

    Nasional
    Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

    Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

    Nasional
    Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

    Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

    Nasional
    Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

    Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

    Nasional
    BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu 'Fraud'

    BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu "Fraud"

    Nasional
    Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

    Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

    Nasional
    Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

    Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

    Nasional
    Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

    Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

    Nasional
    MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

    MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

    Nasional
    KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

    KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

    Nasional
    Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

    Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com