Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Yunus, IPK Indonesia Sama seperti Malaysia

Kompas.com - 30/11/2011, 23:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski diakui berat, Yunus Husein, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menargetkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2015 di angka 5,0 jika dia terpilih sebagai pimpinan KPK. Saat ini, IPK Indonesia masih di angka 2,8.

Target itu disampaikan Yunus saat pemaparan visi dan misi ketika fit and proper test capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (30/11/2011).

"Itu sangat berat karena buat naik 0,8 saja butuh waktu 8 tahun. 5 itu sama seperti Malaysia. Tapi kalau diupayakan bersama, bisa ke arah sana," kata Yunus.

Jika terpilih, Yunus akan memprioritaskan pencegahan dari pada penindakan. Pasalnya, kata dia, gencarnya penindakan tanpa ada perbaikan akar-akar korupsi akan percuma.

Dalam penindakan, Yunus akan memprioritaskan penanganan kasus dengan nilai kerugian negara yang besar. Dia menilai penting prioritas penanganan kasus besar lantaran keterbatasan sumber daya manusia.

Mengenai kasus korupsi yang dapat ditangani KPK, yakni minimal kerugian negara sebesar Rp 1 miliar, menurut mantan Ketua PPATK itu, bisa saja ditingkatkan sesuai kesepakatan bersama.

Yunus menambahkan, ke depan perlu ditingkatkan jumlah penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN ke KPK. Data terakhir di KPK, kata dia, baru 86 persen penyelenggara negara yang mengisi LHKPN.

"Yang tidak kalah penting bagaimana tindak lanjut LHKPN itu. Kami mendengar dari sumber yang kuat, tindak lanjut LHKPN tidak optimal. Misalnya dengan pemeriksaan, verifikasi harta," pungkas Yunus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

    [POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

    Nasional
    Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

    Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

    Nasional
    Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

    Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

    Nasional
    Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

    Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

    Nasional
    Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

    Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

    Nasional
    BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu 'Fraud'

    BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu "Fraud"

    Nasional
    Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

    Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

    Nasional
    Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

    Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

    Nasional
    Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

    Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

    Nasional
    MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

    MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

    Nasional
    KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

    KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

    Nasional
    Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

    Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

    Nasional
    Jawab Megawati, KPK Klaim Tak Targetkan Afiliasi Politik Tersangka Korupsi

    Jawab Megawati, KPK Klaim Tak Targetkan Afiliasi Politik Tersangka Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com