Tersinggung, PDI-P Keluar dari Ruang Audiensi

Kompas.com - 30/11/2011, 14:32 WIB
Penulis Antony Lee
|
EditorMarcus Suprihadi

BOGOR, KOMPAS.com Merasa tersinggung dan dipojokkan dalam aduensi dengan perwakilan organisasi masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan keluar dari ruang audiensi DPRD Kota Bogor, Rabu (30/11/2011).

"Memang benar interpelasi itu PDI-P yang mengajukan. Lalu kenapa? Interpelasi itu hak untuk bertanya kok," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono seusai meninggalkan ruang pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, Demokrat, dan Fraksi Gabungan menyatakan dukungan kepada keputusan Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang mencabut IMB GKI Taman Yasmin. Dukungan itu disampaikan saat menerima perwakilan sejumlah organisasi Islam di DPRD Kota Bogor, Rabu (30/11/2011).

Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan akan tetap berpegang pada hukum. "Saya bertanya apakah semua mendukung NKRI, Pancasila?" tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan Slamet Wijaya.

Pertanyaan itu dijawab "Ya" oleh perwakilan masyarakat yang beraudiensi. Namun, pernyataan Slamet langsung dipotong beberapa perwakilan masyarakat. "Sudah tidak usah omong. Percuma," tukas salah seorang peserta audiensi.

Ketua Forkami A Iman yang memimpin rombongan meminta DPRD membuat rekomendasi agar jemaat GKI Yasmin tidak beribadah di jalan atau trotoar. "Yang tidak dukung wali kota hanya satu. Saya minta disampaikan kepada jemaah, sampaikan, Muslim haramkan pilih PDI-P," ujar Iman dalam forum tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X