Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Akan Diserang Komisi III

Kompas.com - 20/11/2011, 19:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dinilai berupaya membalas sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas yang kerap mengkritik DPR. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya DPR menjadwalkan pertemuan dengan Busyro dalam proses tes kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK.

Penilaian itu disampaikan Koalisi Pemantauan Peradilan saat jumpa pers di Kantor Transparency International Indonesia (TII), Minggu ( 20/11/2011 ). Koalisi terdiri dari 11 organisasi pemantau korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), TII, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), serta Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Perwakilan koalisi yang hadir dalam jumpa pers yakni Chocky Ramadhan dari MaPPI, Tama S Langkung dari ICW, Yura Pratama dari LeIP, dan Dwipoto Kusumo dari TII. Chocky mengatakan, berdasarkan jadwal yang diterima, pertemuan dengan Busyro digelar setelah delapan calon pimpinan KPK selesai diuji. Alasan yang dipakai Komisi III yakni ingin menanyakan apakah dia masih mau menjadi ketua KPK.

"Kami khawatir ini jadi serangan bagi Pak Busyo. Sebenarnya itu tidak perlu. Tanpa diminta pun, Pak Busyro pasti bersedia karena masa jabatan dia sebagai pimpinan KPK selama empat tahun," kata Chocky.

Tama mengatakan, Komisi III seharusnya fokus pada seleksi delapan calon. Komisi III tidak perlu mendahulukan hawa nafsu untuk menguji kembali Busyro. "Jadi langsung saja ke mekanisme kocok ulang ketua KPK. Tak perlu ada klarifikasi ke Pak Busyro," ucapnya.

Seperti diberitakan, perselisihan antara pimpinan KPK, terutama Busyro, dan internal DPR berkali-kali terjadi seperti terkait pemeriksaan empat pimpinan Badan Anggaran dalam perkara suap di Kementerian Tenaga Kerja dan sikap hedonis para pejabat. Kritikan terhadap berbagai pernyataan Busyro kemudian disampaikan banyak anggota hingga pimpinan DPR melalui media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com