Upaya Pemerintah Tak Menjawab Kebutuhan

Jakarta, Kompas - Konflik yang berlarut-larut di Papua tidak disebabkan oleh perebutan uang atau kekuasaan. Akibatnya, upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikannya, seperti dengan pemberian dana otonomi khusus atau pemekaran wilayah, tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Penambahan pasukan keamanan juga menambah masalah baru.

Demikian benang merah yang didapatkan Kompas dari percakapan dengan Oktovianus Pogou, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Antikorupsi Dorus Wakum, serta aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, secara terpisah, Sabtu dan Minggu (6/11), di Jakarta.

Orang Papua, menurut Pogou, membutuhkan keadilan dan perlakuan yang manusiawi.

Kekerasan oleh aparat, kata Pogou, seperti menimpa sembilan warga Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, dan tiga anggota KNPB Hubula atau Wamena. Selasa malam hingga Rabu pagi, mereka dipukul, ditikam, diseret, dan dicaci oleh oknum anggota TNI karena dituding sebagai kelompok separatis yang sedang berkumpul. ”Mereka berkumpul membahas konferensi parlemen rakyat daerah, wilayah suku Hubula atau Wamena,” ujarnya. Ia melaporkan masalah ini ke polisi. Polisi mengaku tidak dapat memproses karena tidak cukup bukti.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum tahu adanya kekerasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap 12 warga Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Jayawijaya, 2 November lalu. ”Sejauh ini belum ada laporan,” katanya.

Dorus Wakum menambahkan, Papua seperti wilayah jajahan. Jadi, jika ada orang berkumpul, langsung diberi label separatis dan kemudian terjadi kekerasan oleh aparat.

Usman Hamid menuturkan, jalan terbaik menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan menghentikan kekerasan oleh negara di daerah itu dan menghukum semua orang yang terlibat.

Sementara itu, mobil operasional PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan mobil patroli, Sabtu, ditembaki orang tidak dikenal di areal PT Freeport Indonesia di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Peristiwa penembakan di areal Freeport ini merupakan peristiwa kelima dalam tiga pekan terakhir.

Komandan Satuan Tugas Amole, satuan tugas pengamanan di areal Freeport dari TNI dan Polri, Ajun Komisaris Besar Alexander Louw mengatakan, pihaknya berupaya mencari pelaku penembakan tersebut. Upaya pencarian belum berhasil sehingga dilakukan kembali Minggu. (apa/nwo/fer/why)