Berbagai Kekerasan Belum Akan Berhenti

Jayapura, Kompas - Berbagai bentuk kekerasan di Papua belum akan berhenti dalam waktu dekat. Apalagi, Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua dan sejumlah kabupaten akan digelar dalam beberapa waktu ke depan. Pelaksanaan pilkada dinilai berpotensi kembali melahirkan konflik. Sementara hal-hal terkait dengan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III merupakan bentuk kekecewaan terhadap otonomi khusus yang dirasakan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua, mengemukakan hal tersebut di Jayapura, Sabtu (29/10).

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono menuturkan, kepolisian sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penambakan dan perampasan senjata terhadap Kepala Kepolisian Sektor Mulia Komisaris Dominggus Awes di Mulia, Puncak Jaya. ”Kami masih melakukan penyelidikan serta berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku,” ungkapnya.

Terkait adanya surat untuk Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, pekan lalu, dari pihak yang mengaku sebagai kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Purom alias Okinak Wonda, yang isinya mengklaim dan bertanggung jawab atas peristiwa penembakan dan perampasan senjata terhadap Kepala Polsek Mulia, kepolisian meragukan keaslian surat itu.

”Bupati kerap kali menerima surat semacam itu dan ada tendensi untuk mencari dana ke bupati dengan alasan untuk acara adat,” kata Wachyono.

Sementara itu, situasi di Puncak Jaya saat ini normal kembali. Wachyono mengungkapkan, kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan dan berpatroli guna meningkatkan rasa aman masyarakat.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang ditemui kemarin seusai kunjungan ke Timika menjelaskan, ada kontak senjata di Mil 37, Sabtu. Ia juga mengatakan, di wilayah itu tidak ada OPM. ”Perlawanan di sana dilakukan gerakan adat. Bahkan, masyarakat adat dari enam suku menggabungkan diri ke Serikat Pekerja Freeport. Mengada-ada kalau dikatakan gerakan separatis di Kabupaten Mimika. Penembakan gelap selalu terjadi dan tidak pernah terungkap siapa yang bertanggung jawab dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Haris.

Haris mengkhawatirkan, aksi penembakan dibiarkan terjadi untuk menunjukkan ada ancaman keamanan yang serius sebagai alasan pembenar untuk menambah aparat dan turunnya upah tambahan. Pihak Kontras juga menemukan fakta bahwa gerakan para karyawan dituduh ditunggangi dan dikaitkan dengan OPM.

Dia mewaspadai surat peringatan Kepala Polres Mimika tanggal 30 Oktober yang meminta karyawan yang mogok kerja di Mil 28 membubarkan diri dalam waktu 2 x 24 jam. Dikhawatirkan akan terjadi tindak kekerasan aparat terhadap pekerja Freeport dan masyarakat asli Papua. (ONG/RWN)