Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: Kabinet Baru Perimbangan Kekuasaan SBY

Kompas.com - 19/10/2011, 11:28 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai, kabinet pasca-perombakan yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhono, Selasa (18/10/2011) malam, belum memenuhi kriteria kabinet ahli yang terdiri dari kalangan profesional atau zaken kabinet. Menurut Bambang, postur Kabinet Indonesia Bersatu saat ini lebih mencerminkan keinginan Presiden menjaga keseimbangan kekuasaannya.

"Karena alih-alih bicara soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang telah membuat citranya memburuk hari-hari ini, membersihkan kabinetnya dari dugaan persoalan korupsi pun tak ia lakukan," ujar anggota Komisi III DPR ini, kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ia mengatakan, efektivitas pemerintahan juga dapat menurun akibat hadirnya belasan wakil menteri tanpa uraian tugas yang tegas dan jelas. Menurut dia, sosok wakil menteri yang berasal dari luar kementerian terkait bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecemburuan internal.

"Saya juga memperkirakan akan terjadi disharmoni di sejumlah kementerian, dan disharmoni itulah yang menjadi sumber atau penyebab utama rendahnya efektivitas pemerintahan SBY hingga 2014 nanti," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, faktor ketidakjelasan wewenang dan uraian tugas wakil menteri tersebut bisa mendorong sekretaris jenderal (sekjen), para direktur jenderal (dirjen), dan inspektur Jenderal (irjen) memotong jalur wakil menteri. Kondisi kementerian akan semakin parah jika terjadi rivalitas antara menteri dan wakil menteri, atau antara Sekjen sebagai orang nomor dua kementerian dengan wakil menteri.

"Kemungkinan itulah yang mestinya diwaspadai Presiden SBY dan Wapres Boediono. Karena tidak berkarakter zaken kabinet, tidak realistis mengharapkan KIB-II pasca-reshuffle lebih produktif dan mampu meminimalkan dampak ancaman krisis ekonomi global," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Selasa (18/10/2011) malam. Jumlah menteri di kabinet tetap 34 orang. Dalam formasi baru ini, delapan menteri dikeluarkan dari kabinet dan digantikan pejabat baru, sementara empat menteri digeser ke posisi baru. Pagi ini, para "penghuni" baru KIB II ini resmi dilantik Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Nasional
    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Nasional
    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Nasional
    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Nasional
    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com