Upah Kecil, KPPS Ancam Boikot Pilkada

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 24 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerangan, mengancam akan memboikot Pilkada Banten yang jadwal pencoblosan suara pada Sabtu (22/10/2011) mendatang.

Pemboikotan terkait dengan kecilnya upah yang diterima petugas KPPS, yakni sebesar Rp 140.000 per orang dan pembuatan tempat pemungutan suara mencapai Rp 300.000 per TPS.

"Kalau honor dan dana pembuatan TPS begini kecil, kami tak siap melakukan pekerjaan ini. Lebih baik mengundurkan diri," kata Komarudin, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pangkalan, Selasa (18/10/2011).

Rencana pengunduruan diri KPPS Desa Pangkalan itu, sudah dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani 24 KPPS di atas materai Rp 6.000.

Komarudin menjelaskan, upah petugas dan biaya pembuatan TPS, dalam pilkada kali ini sangat kecil dibandingkan dengan perhelatan serupa sebelumnya. Upah petugas pada pilkada sebelumnya Rp 300.000 per orang, dan biaya pembuatan TPS Rp 600.000.

Komarudin mengklaim, di Desa Pangkalan terdapat 24 KPPS. Tiap KPPS memiliki anggota sekitar tujuh orang. Mereka semua siap mengundurkan diri.

Dilecehkan

Ketua KPPS 20, Edy Linguih, merasa dilecehkan dengan honor dan dana pembuatan TPS yang minim.

"KPPS itu merupakan ujung tombak dalam setiap pilkada. Kenapa anggaran untuk di lapangan sangat kecil. Ini sama dengan melecehkan kami yang bertugas di lapangan," papar Edy.

Irawan, Kordinator KPPS Desa Pangkalan, mengatakan, bahaya jika aksi boikot serupa dilakukan anggota KPPS di 12 desa lainnya. "Kalau KPPS se-Kecamatan Teluknaga mundur, itu bisa bahaya," kata Irawan.