BPJS Dianggap Kedok untuk Danai Lembaga Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI) kembali menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka kembali menyuarakan penolakan terhadap RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kami tolak karena kami mencemaskan dana buruh hanya akan digunakan sebagai dana talangan untuk lembaga tertentu," kata Asep Djamaludin, koordinator aksi unjuk rasa SBSI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2011).

Ia menjelaskan, dana buruh sebesar Rp 20 triliun saat ini dikelola oleh PT Jamsostek. Dengan hadirnya BPJS, Jamsostek akan digabungkan dengan tiga lembaga jaminan sosial lainnya, yaitu Asabri, Taspen, dan Askes.

"Asabri dan Taspen itu sebenarnya sudah mengap-mengap kesulitan dana. Kami menduga penggabungan ini bertujuan untuk menalang dana untuk kedua lembaga itu," kata Asep.

Dia mengungkapkan dari data yang mereka peroleh, hanya dua lembaga yang sehat secara keuangan, yaitu, Jamsostek dan Askes. Sedangkan, dua lembaga lainnya dinilainya telah mati suri. "Jadi, wajar kami sangat meragukan maksud penggabungan lembaga-lembaga itu. Pengelolaan dananya jadi tak jelas karena bisa jadi tujuannya supaya dua lembaga itu punya dana untuk dikelola," kata Asep.

Kondisi tersebut dianggap dapat membahayakan masa depan kaum buruh yang saat ini telah terganggu kesejahteraannya akibat penerapan kebijakan kontrak kerja dan outsourcing.

Aksi unjuk rasa kali ini dilakukan SBSI dalam rangka memperingati 732 hari penolakan terhadap kontrak kerja dan outsourcing. Penolakan didasarkan pada penilaian bahwa sistem tersebut menyebabkan buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya tingkat kesejahteraan akibat adanya potongan pendapatan untuk lembaga penyalur.