NTB Butuh Tenaga Khusus

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih perlu merekrut tenaga-tenaga khusus yang sangat dibutuhkan seperti tenaga kebandar-udaraan, kepelabuhan, medis/paramedis.

Para pegawai itu diperlukan menyusul perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi daerah itu yang menuntut adanya pelayanan aparat secara lebih prima.

"Kami mengusulkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang punya kemampuan khusus dan bersifat mendesak di bidang kepelabuhan, kebandarudaraan, medis/paramedis," ujar Zaini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB, ketika dihubungi dari Mataram, Kamis (6/10/2011) pagi.

Pemerintah memberlakukan moratorium CPNS tahun 2011. Peluang yang tertuang dalam keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara, Mendagri dan Menteri Keuangan, bahwa bagi provinsi, kabupaten/kota yang belanja pegawainya tidak lebih dari 50 persen dari total anggaran belanja aparatur, diizinkan merekrut CPNS.

Ketentuan itu memberi peluang bagi NTB, kata Zaini, mengingat NTB belanja pegawainya sekitar 40 persen. Apalagi tahun 2011 ini sedikitnya 241 PNS di lingkungan Pemprov NTB yang memasuki masa pensiun.

Kursi yang ditinggalkan para pensiunan itu, akan diisi oleh pegawai baru seperti medis/paramedis untuk memperkuat keberadaan rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, kemudian tenaga kebandar-udaraan menyusul beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah, di samping tenaga-tenaga akuntansi.

Namun seperti dikatakan Nasibun, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur Sekiretariat Daerah NTB, usulan harus didahului dengan evaluasi dan analisis kebutuhan pagawai tiap provinsi. Saat ini, hasil analisis tahun 2007, PNS di lingkungan Pemprov NTB berjumlah 7.500 orang, melebihi jumlah ideal sebanyak 5.000 orang sesuai beban kerja dan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada Provinsi NTB.   

Kami sedang berupaya, agar pemerintah pusat memberi kesempatan merekrut tenaga yang kami kategorikan mendesak untuk memperkuat dinas/instansi.

"Kalau setengahnya saja dari jumlah yang pensiun itu diterima Pusat, kami sangat bersyukur," tutur Nasibun.