Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Bubarkan KPK? Bubarkan Saja Negara!

Kompas.com - 05/10/2011, 18:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Syafii berucap, orang yang mencetuskan gagasan tersebut merupakan orang labil.

"Ada yang mengatakan KPK teroris bagi DPR dan bubarkan saja, ini orang yang labil," katanya dalam jumpa pers Komite Etik di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/10/2011).

Namun, Syafii tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Seusai jumpa pers, Syafii mengatakan hal senada. "Kalau mau bubarkan KPK, bubarkan saja negara," katanya.

Gagasan pembubaran KPK diutarakan pertama kali oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah dalam rapat konsultasi antara DPR dan lembaga penegak hukum, Senin (3/10/2011). Pernyataan Fahri itu seirama dengan ucapan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, KPK ibarat teroris bagi anggota dewan.

"Rasanya ini terorisme baru bagi anggota dewan. Anggota dewan hidup dalam suasana ketakutan sangat mendalam. Tapi kalau benar, kenapa mesti takut?" kata Benny.

Adapun rapat konsultasi DPR dengan penegak hukum, termasuk KPK itu, menyusul pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran DPR oleh KPK. Rapat yang semula mengagendakan persamaan persepsi pembahasan RAPBN itu justru lebih banyak mempertanyakan soal pemeriksaan Banggar dan kinerja KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    Nasional
    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Nasional
    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Nasional
    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Nasional
    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Nasional
    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Nasional
    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Nasional
    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Nasional
    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    Nasional
    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Nasional
    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com