Terlalu Gemuk Anak Berisiko Hipertensi

Kompas.com - 04/10/2011, 10:53 WIB
EditorLusia Kus Anna

KOMPAS.com - Tekanan darah tinggi atau biasa disebut hipertensi tidak hanya terjadi pada orang tua saja, melainkan juga pada anak-anak. Sebuah studi terbaru menunjukkan, anak yang obesitas berisiko tiga kali lipat  terkena hipertensi ketimbang anak dengan berat badan normal

Dalam temuannya, peneliti dari Regenstrief Institue and Indiana University School of Medicine mengamati lebih dari 1.100 anak-anak sekolah di Indiana selama hampir lima tahun. Peneliti menemukan bahwa ketika indeks massa tubuh (BMI) mencapai atau lebih dari 85 persentil -  sebagai penanda kelebihan berat badan - risiko hipertensi hampir tiga kali lipat.

Di antara peserta penelitian, 14 persen anak-anak dengan berat badan berlebih atau obesitas termasuk dalam kelompok pra-hipertensi atau hipertensi, dibandingkan dengan 5 persen anak-anak dengan berat badan normal. Temuan ini konsisten baik dari usia, jenis kelamin dan ras.

Rata-rata anak yang terlibat dalam penelitian ini berusia 10,2 tahun. Setiap anak dinilai sekitar delapan kali selama penelitian. Semuanya adalah anak-anak sehat dan tidak ada yang mengonsumsi obat tekanan darah.


"Tekanan darah tinggi yang terjadi pada masa kanak-kanak akan berisiko untuk berlanjut di masa dewasa. Diperlukan intervensi untuk anak-anak dengan obesitas. Meski hanya terjadi penurunan berat badan yang sedikit namun bermanfaat untuk kesehatan," kata Wanzhu Tu, Ph.D,  profesor biostatistik, IU School of Medicine, sekaligus pimpinan penelitian.

Peneliti menemukan bahwa leptin, hormon protein yang terlibat dalam pengaturan berat badan dan metabolisme, mempunyai keterkaitan dengan peningkatan tekanan darah pada dengan obesitas.

"Sekarang kita melihat secara signifikan lebih besar risiko  hipertensi pada anak-anak dengan berat badan berlebih dan obesitas. Tetapi kita belum mengetahui apa yang membuat tekanan darah naik ketika ada peningkatan  BMI percentil dan mekanisme yang terkait dalam proses itu, "kata Tu.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X