MALANG, KOMPAS.com- Untuk membangun pemerintahan yang efektif, tidak cukup hanya melakukan reshuffle kabinet. Pembenahan lembaga birokrasi harus sampai menyentuh eselon satu dan eselon dua.
Demikian Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Masud Said, di Malang, Kamis (29/9/2011).
Menurut dia, kualitas kementerian tidak hanya ditentukan oleh kualitas menterinya, tetapi juga kualitas kinerja di eselon satu dan eselon dua. Sebab, operasional birokrasi justru berada di eselon itu. Sedangkan menteri hanya jabatan politis.
"Selama ini ada kesalahan persepsi bahwa kualitas kementerian itu semata-mata karena menterinya. Memang kualitas menteri berpengaruh, tetapi operasional kebijakan menteri itu ada di eselon satu dan dua. Walau kebijakan menteri bagus, tetapi kalau operasional di eselon satu dan dua jelek, maka kebijakan itu tidak berarti banyak," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya juga memperhatikan minimal kinerja di eselon satu. Sebab kalau hanya tergantung pada menteri baru setelah reshuffle nanti, menteri baru itu masih harus berdaptasi beberapa bulan.
Apalagi jika ternyata menteri yang dipilih tidak sesuai bidangnya. Hal ini membutuhkan waktu adaptasi lebih lama. "Jika ini terjadi, reshuffle malah membuat pemerintahan semakin tidak efektif," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.