Publik Mulai Kritis terhadap KPK

Ketika dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dikriminalisasi secara telanjang, publik bereaksi keras. Kemarahan publik atas tindakan sewenang-wenang yang direpresentasikan dengan penahanan Bibit- Chandra oleh polisi bisa dengan segera menjadi gerakan sosial, ”cicak versus buaya”.

Cicak sebagai lambang kekuatan publik (terwakili oleh KPK) yang lemah, sementara buaya mewakili kecongkakan polisi, sebagai institusi yang diragukan publik punya integritas untuk memberantas korupsi.

Di dunia nyata, publik terang-terangan menentang penahanan keduanya oleh polisi. Di internet, dukungan mengalir dari pemilik akun Facebook, media sosial yang melintasi batas, hanya untuk mengingatkan negara jangan bermain-main dengan kemarahan publik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya tak berani macam-macam dengan kemarahan publik. Presiden akhirnya meminta kejaksaan agar tak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan lalu mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Itu terjadi dua tahun lalu. Sekarang, Chandra kembali mendapat masalah. Dia dituding melanggar kode etik pimpinan KPK setelah terbukti bertemu dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games dan disebut-sebut dalam berbagai kasus dugaan korupsi terkait proyek-proyek yang dibiayai APBN di beberapa kementerian. Tak hanya dengan Nazaruddin, Chandra bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan beberapa petinggi partai lainnya. Nama Anas disebut Nazaruddin ikut menikmati dana haram proyek-proyek yang dibiayai APBN tersebut.

Chandra tak hanya diserang melanggar kode etik karena bertemu Nazaruddin. Dia juga dituding menerima uang untuk mengamankan kasus-kasus tertentu yang kabarnya disidik KPK, seperti korupsi dana bantuan operasional sekolah dan dana baju hansip. Chandra pun membantah semua tudingan itu. Dia mengaku bertemu Nazaruddin, Anas, dan petinggi Partai Demokrat lainnya sebelum KPK mengusut kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin.

Namun berbeda dengan kriminalisasi Bibit-Chandra, di mana publik melampiaskan kemarahan atas tindakan sewenang- wenang negara yang diwakili oleh polisi, saat ini publik masih tak bereaksi dengan berbagai tudingan terhadap Chandra meski itu dilakukan oleh tersangka koruptor seperti Nazaruddin. Publik seperti tak bereaksi meski Chandra membeberkan sejumlah bukti bahwa pertemuannya dengan Nazaruddin tak ada kaitan untuk membicarakan kasus yang ditangani KPK.

Warga kini lebih kritis memandang persoalan yang terjadi di KPK. Publik juga bingung dan gamang karena mereka yang selama ini percaya KPK berintegritas, tetapi masih juga belum menuntaskan kasus-kasus korupsi besar di republik ini. ”Sekarang kami ragu dengan integritas KPK. Selama mereka masih tak mau mengungkap sejumlah kasus besar seperti Bank Century, atau keterlibatan petinggi Partai Demokrat dalam kasus Nazaruddin, kami juga enggan memberi dukungan,” kata Dewi Kartika, karyawati swasta di Jakarta Selatan.

Dhinie Ardianti, mahasiswi pascasarjana di Universitas Padjadjaran, Bandung, mengatakan, publik sudah capek dan bosan menyaksikan banyak kasus korupsi yang terjadi telanjang di depan mata rakyat, tetapi hampir tak pernah bisa dituntaskan. Agus Supriyanto, pegawai swasta di Bekasi, mengatakan, tak bisa percaya dengan KPK selama institusi itu masih ada unsur polisi dan kejaksaan, dua lembaga penegak hukum yang dianggap belum bersih dari korupsi. Warga Bekasi lainnya, Bambang Wachyu Purnomo, mengatakan, harapan masyarakat terhadap KPK untuk bisa membongkar tuntas korupsi di negeri ini tak pernah tuntas.

Namun, di atas semua itu, sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, mengatakan, kasus ”cicak versus buaya” berbeda levelnya dengan tudingan pelanggaran etika yang dilontarkan tersangka korupsi seperti Nazaruddin kepada Chandra. Menurut Imam, saat ini Komite Etik KPK juga tengah membahas persoalan itu. ”Publik sebenarnya pintar. Reaksi publik akan muncul kalau terus-terusan KPK diserang,” katanya.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Palma Kurnia mengatakan, masyarakat kini lebih kritis. Mereka melihat banyak potongan mosaik dalam pemberantasan korupsi di negeri ini dan ingin menyatukan potongan-potongan tersebut. (KHAERUDIN)