Jangan Terbelenggu Partai Politik

Kompas.com - 26/09/2011, 02:09 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Rencana reshuffle atau mengganti menteri kabinet hendaknya dipandang sebagai momentum tepat untuk memperbaiki kerja kabinet pada sisa masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perombakan kabinet tersebut semestinya dilakukan dengan tanpa rasa takut atau terbelenggu partai politik yang ada.

”Logika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyusun kabinet adalah bagi-bagi jatah menteri untuk parpol lain, tetapi diminta mendukung dia di parlemen. Jadi, reshuffle ini tidak mudah bagi SBY karena partai politik menjadi hambatan,” kata pengamat politik Yunarto Wijaya dari Charta Political di Jakarta, Minggu (25/9).

Menurut pakar hukum tata negara Fajrul Falaakh, reshuffle kabinet sudah saatnya dilakukan karena kinerja kementerian dan pemerintah sedang disorot masyarakat. Reshuffle merupakan kebutuhan presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintah/kementerian. Kalau memang terindikasi di kementerian itu kesalahan pribadi menteri, tetap saja presiden yang harus bertanggung jawab.

”Masalahnya, tantangan setelah reshuffle itu mau apa. Setelah terjadi reshuffle atau posisi menteri dikocok ulang, presiden harus memberi arah yang tepat kepada menteri baru tersebut, tidak sekadar memilih orang yang tepat,” kata Fajrul.

Menurut Yunarto, kabinet yang dibangun dengan pertimbangan politik—saat ini sekitar 60 persen keseluruhan kabinet/kementerian adalah orang- orang partai politik yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan departemen yang dipimpinnya—memang sangat riskan.

”Jika kementerian banyak diisi orang partai politik, ada dua masalah yang terjadi. Pertama, orang tersebut tidak mempunyai kapabilitas. Kedua, soal loyalitas: dia sebagai pembantu presiden, tetapi sekaligus juga orang partai yang harus menyuarakan partainya. Karena inilah kabinet menjadi stagnan,” katanya.

Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Abdul Aziz SR, pada Sabtu (24/9) di Surabaya mengatakan, reshuffle harus dilakukan terhadap sejumlah menteri yang kinerjanya dipandang jelek oleh masyarakat. ”Menteri-menteri SBY lebih banyak bekerja melalui media daripada menyelesaikan masalah di lapangan. Beriklan itu, selain menunjukkan kelemahan kapasitas, sekaligus menghabiskan uang negara hanya untuk membangun citra,” katanya.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Mas’ud Said juga mengatakan, reshuffle harus berdasarkan kinerja menteri dan alasan permasalahan hukum serta kesehatan. Dia mengatakan, Presiden harus menghindari reshuffle kabinet menjadi ajang bancakan parpol.

”Jika reshuffle sebatas ajang bancakan parpol, itu jelas tak akan berarti apa-apa. Apalagi, menteri baru pasti butuh waktu untuk menyesuaikan dan mengenali bidangnya sehingga sulit diharapkan kinerja membaik dalam waktu dekat,” katanya.

Pesimistis

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar pesimistis langkah Presiden melakukan reshuffle kabinet akan membawa dampak bagi perbaikan kondisi Indonesia. Pasalnya, Presiden diperkirakan akan lebih mengedepankan aspirasi partai politik daripada aspirasi publik.

Menurut Zaenal, wacana perombakan kabinet yang bergulir belakangan ini dinilai sebagai wacana tidak serius dan sekadar menjadi bumbu penyedap bagi koalisi partai (yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan) yang hambar. Wacana tersebut hanya menjadi alat untuk merekatkan kembali parpol-parpol koalisi.

”Saya tidak percaya akan ada reshuffle. Kalaupun ada, itu tidak akan mengubah apa pun karena reshuffle pasti dilakukan dengan mendahulukan aspirasi politik. Presiden kita itu lebih takut kepada koalisi daripada aspirasi publik,” kata anggota staf pengajar Fakultas Hukum UGM tersebut. (ana/ANO/LOK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X