Jangan Sekadar Ganti
”Reshuffle ini adalah momentum penting bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagaimana nanti dia dikenang sebagai presiden yang mempunyai komitmen untuk pemberantasan korupsi,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardhani, di Jakarta, Jumat (23/9).
Jaleswari juga berharap, reshuffle kabinet jangan hanya dimaknai sebatas penggantian menteri saja, tetapi harus diletakkan sebagai kerangka dasar memperbaiki kinerja kabinet atau sistem kabinet agar menjadi lebih baik. Hal ini karena di kampanyenya Presiden mengusung target pemberantasan korupsi.
Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, jika Presiden mau melakukan reshuffle, yang harus diperhatikan adalah memilih orang yang tepat untuk posisi tertentu. Artinya, ia memiliki keterampilan dan pengetahuan di kementerian yang akan dipimpinnya.
”Akan terlalu berbahaya jika memilih seseorang hanya mendasarkan pada pertimbangan politik semata,” kata Ramlan.
Hal lain yang juga penting terkait kerja menteri, menurut Ramlan, adalah pengendalian dari presiden. ”Apakah dia (menteri) mengerjakan apa yang diperintahkan Presiden? Presiden seharusnya secara periodik mengecek apa yang dikerjakan setiap menterinya,” kata Ramlan.
Soal isu reshuffle digunakan untuk mengumpulkan modal Pemilu 2014, menurut Ramlan, di Indonesia politik itu bisa mengontrol uang.
”Masuk ke dunia politik, jabatan menteri ataupun anggota DPR, jelas ini sumber keuangan untuk partai. Ini harus menjadi pertimbangan presiden dalam memilih menterinya. Pilihlah yang berdasarkan keahliannya. Jika berdasarkan keahlian, ia punya integritas dan tidak bisa diintimidasi pertimbangan-pertimbangan pragmatis,” katanya.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menepis tudingan bahwa reshuffle kabinet kali ini merupakan bagian dari pengumpulan modal. Justru reshuffle kabinet kali ini untuk mempercepat perbaikan pemerintahan yang diharapkan membawa manfaat bagi rakyat.
”Yang diakumulasikan adalah ikhtiar besar bangsa dan manfaatnya untuk rakyat. Yang dikumpulkan bukan uang berhala, tetapi upaya dan pahala,” ujarnya.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, evaluasi tengah periode yang dilakukan Presiden didasarkan pada kinerja yang bersifat menyeluruh. Evaluasi juga menyentuh pada tataran BUMN.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, jika Presiden bermaksud menata ulang kabinet, sebaiknya segera dilakukan hingga tidak terlalu menghabiskan energi masyarakat untuk membahasnya. Meski Presiden mengatakan akan melakukan reshuffle kabinet sebelum 22 Oktober mendatang, PKS belum diajak Presiden untuk membahas hal ini.
Ketua Partai Amanat Nasional Viva Yoga menegaskan, partainya tidak akan ikut campur dalam perombakan kabinet karena hal itu hak prerogatif Presiden. Namun, PAN berpendapat, paling ada ada tiga menteri yang layak diganti karena kinerjanya kurang memuaskan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meyakini, Presiden sudah menentukan menteri yang akan diganti. Partai Demokrat siap jika harus kehilangan menterinya di kabinet.
Terpopuler
Now Trending
