Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Enggak Ngerti, Saya Bukan Pemain

Kompas.com - 13/09/2011, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie mengatakan, PD masih menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana dalam Kongres PD di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2010.

"Ini kan persoalan KPK. Biarkan ini berjalan," kata Marzuki di Gedung DPR, Selasa (13/9/2011), saat dimintai tanggapan pernyataan Yulianis, Wakil Direktur Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, kepada Komite Etik KPK.

Kepada Komite Etik, Yulianis menyebut uang perusahaan yang dibawa untuk Kongres PD sebesar 3 juta dollar AS, dan 2 juta dollar AS dari sponsor. Pengakuan Yulianis itu diungkapkan Ketua Komite Etik, Abdullah Hehamahua.

"Ya buktikan aja. Partai berterima kasih kalau memang informasinya betul. Kalau informasinya salah, fitnah, enggak baiklah merusak nama partai. Ya, kita minta diluruskan," kata Marzuki.

Dikatakan Marzuki, citra PD akan semakin terpuruk jika pernyataan Yulianis itu benar. Dia menegaskan, akan ada langkah yang diambil internal PD jika pernyataan itu didukung alat bukti. "Kalau memang ada fakta itu, tentu paling tidak jangan sampai Partai Demokrat hancur," ucapnya.

Sepengetahuan Anda, ada politik uang saat Kongres? "Ya, saya kan duduk (nyalon), enggak ngerti. Saya bukan pemain," jawab Ketua DPR itu.

Seperti diberitakan, adanya politik uang untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketum PD sudah diungkap Nazaruddin saat pelarian di luar negeri. Namun, menurut Nazaruddin, uang yang digelontorkan mencapai Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS.

Menurut Nazaruddin, uang itu berasal dari APBN. Anas berkali-kali membantah tudingan itu. Dia mempersilakan Nazaruddin membuktikan hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

    PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

    Nasional
    Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

    Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

    Nasional
    PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

    PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

    Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

    Nasional
    Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

    Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

    Nasional
    Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

    Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

    Nasional
    Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

    Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

    Nasional
    Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

    Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

    Nasional
    PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Nasional
    Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

    Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

    Nasional
    Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

    Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

    Nasional
    35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

    35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

    Nasional
    Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

    Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

    Nasional
    PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

    PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

    Nasional
    Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

    Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com