Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Tak Perlu Ikut dalam Pengamanan Rusuh Ambon

Kompas.com - 12/09/2011, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai dalam pengamanan rusuh di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak perlu dilibatkan lagi.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, penanganan kerusuhan di Ambon sebaiknya tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tetap menjalankan tugas secara profesional.

"Harusnya sekarang tidak perlu lagi melibatkan TNI. Hal itu akan membuat situasi semakin mencekam dan membuat dampak negatif bagi masyarakat," ujar Haris kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Menurut Haris, untuk menciptakan situasi damai di wilayah tersebut, kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Ambon. Polisi, kata Haris, harus juga tetap melakukan penegakan hukum dengan terus mengusut kasus terbunuhnya tukang ojek Darkin Saimen, yang diduga menjadi pemicu dalam kerusuhan tersebut.

"Jadi, sekarang lebih baik serahkan sepenuhnya kepada polisi. Karena kehadiran TNI dengan kendaraan taktis serta persenjataan lengkap akan membuat situasi di sana akan memperkeruh suasana yang sekarang ini sudah mulai kondusif," kata Haris.

Seperti diberitakan, pertikaian di Ambon terjadi karena salah paham terkait meninggalnya Darfin Saimen (32), tukang ojek asal Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Sabtu pukul 21.45. Keluarga dan warga yang mengenal Darfin menduga korban dibunuh. Padahal, Darfin meninggal karena kecelakaan seusai mengantarkan penumpang. Dia menabrak pohon dan rumah warga hingga akhirnya tewas.

Untuk mengatasi kerusuhan, TNI dan Polri menerjunkan anggotanya bersenjata lengkap ke lokasi rusuh di Kota Ambon. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan telah mengirim empat satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 400 personel polisi dari Markas Besar Polri untuk membantu pengamanan di Ambon.

"Kami menambah personel yang ditugaskan ke Ambon, sudah datang tadi jam 04.00, menambah kekuatan di sana. Intinya, preemptif dan preventif yang kami lakukan," kata Timur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Nasional
    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Nasional
    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    Nasional
    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com