BPK Audit Utang

JAKARTA, KOMPAS - Pengelolaan utang pemerintah yang selama ini dinilai tidak transparan mulai diaudit dari sisi kinerjanya. Badan Pemeriksaan Keuangan saat ini tengah mengumpulkan data-data terkait utang pemerintah yang akumulasinya telah mencapai Rp 1.723,9 triliun.

”BPK sekarang sedang menginventarisasi (utang) satu per satu, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Data tersebut nanti kita analisis satu per satu sehingga akan ketahuan apakah utang tersebut bermanfaat atau tidak. Jadi BPK akan mengadakan audit kinerja utang,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, seusai acara halalbihalal di Kantor BPK di Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut Hadi, audit utang selama ini telah dilakukan dalam konteks audit finansial anggaran pemerintah secara keseluruhan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mulai tahun ini, BPK juga secara khusus mulai mengaudit kinerja utang pemerintah. Artinya, BPK akan menguji apakah utang telah dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta apa manfaatnya.

Saat ini, Hadi mengatakan, fokusnya adalah menghimpun data untuk kemudian diprioritaskan mana yang akan diperiksa. Terkait rekomendasi pada akhir audit, Hadi menyatakan, hal itu bergantung pada temuan.

Secara terpisah, ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad H Wibowo, berharap audit kinerja utang ditarik ke belakang untuk meneliti perjanjian utang satu per satu, realisasi, penyerapan, dan pembayaran utang kembali.

”Paling tidak dengan adanya audit BPK itu mulai terbuka kotak pandora utang yang selama ini tertutup karena memang dari dulu kita sudah minta BPK adakan audit khusus terhadap utang. Cuma memang waktunya jangan dibatasi karena utang ini sifatnya multiyears,” kata Dradjad.

Proyek-proyek yang dibiayai utang, menurut Dradjad, juga harus dilihat efektivitasnya. Untuk utang bilateral dan multilateral ditengarai ada porsi utang yang kembali ke kreditor, antara lain, dalam bentuk konsultan dan pengadaan barang. Dengan demikian, utang akhirnya tidak produktif. (LAS)