Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Buat Nazaruddin "Buka Mulut"

Kompas.com - 05/09/2011, 09:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban dalam mengungkap kasus dugaan suap wisma atlet melalui keterangan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus tersebut. Ketua Presidium ICW, Neta S Pane menilai, penyidik KPK sedianya mampu membuka mulut Nazaruddin yang selama ini bungkam. Ada dua teknik yang dapat digunakan penyidik.

"Pertama, dengan teknik direct confrontation," kata Neta kepada wartawan, Senin (5/9/2011).

Teknik tersebut dilakukan dengan menghadapkan Nazaruddin kepada nama-nama yang disebutnya terlibat seperti anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh dan Mirwan Amir. Keterangan Nazaruddin bisa dikonfrontasi dengan keterangan orang-orang tersebut.

"Dalam direct confrontation dapat dilakukan cross examination. Misalnya dengan Angelina Sondakh atau Anas Urbaningrum. Jika yang bersangkutan menyangkal dan tetap bungkam, tentu akan memberatkan Nazaruddin," ungkapnya.

Teknik yang kedua, lanjut Neta, dengan metode psikologis kognitif. Metode ini seperti menciptakan situasi yang membuat Nazaruddin terpojok atau dikenal dengan istilah defleksi.

"Atau dengan interograsi lebih dari 20 jam," jelas Neta.

Dia menambahkan, standar teknik penyidikan tersebut sedianya sudah dikuasai penyidik KPK yang sebagian berasal dari anggota kepolisian. Masalahnya, kata dia, jika penyidik KPK diperintahkan atau diarahkan untuk sengaja mempersempit pengungkapan kasus tersebut. Sehingga, aktor lain selain Nazaruddin tidak terseret dalam pusaran kasus itu.

"Masalahnya apakah penyidik diperintahkan untuk itu atau justru diarahkan untuk melokalisir dan menyempitkan pengungkapan, sehingga tidak meluas ke tersangka lain yang keterlibatan mereka lebih besar," paparnya.

Seperti diketahui, Nazaruddin memilih bungkam saat diperiksa penyidik KPK. Dia mengancam akan terus bungkam jika tidak dipindahkan dari Rumah Tahanan Mako Brimbob, Kelapa Dua, Depok. Terkait sikap Nazaruddin itu, KPK tidak ambil pusing. Juru Bicara KPK Johan Budi dalam beberapa kesempatan mengatakan, KPK tidak hanya mengumpulkan bukti dari keterangan Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com