Dituduh Terlibat, Muhaimin Siap Diperiksa

Kompas.com - 01/09/2011, 21:55 WIB
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), yang melibatkan dua pejabat kementeriannya. Hal itu disampaikan Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono saat dihubungi wartawan, Kamis (1/9/2011).

Suhartono menanggapi tuduhan soal keterlibatan Muhaimin dalam kasus itu. "Kami menyerahkan pada proses hukum di KPK. Jadi, sampai sekarang masih penyidikan, belum disampaikan secara resmi (oleh KPK) keterlibatan itu," katanya.

Nama Muhaimin terseret dalam kasus dugaan suap PPIDT yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan dan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya serta pengusaha bernama Dharnawati.

Dadong, I Nyoman, dan Dharnawati, tertangkap terpisah pekan lalu dengan barang bukti Rp 1,5 miliar yang diduga uang suap. Kuasa hukum Dharnawati yakni Farhat Abbas mengungkapkan, nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan KPK terhadap kliennya. Uang senilai Rp 1,5 miliar itu diduga untuk Muhaimin.

"Ya, itu kan hanya dugaan karena mereka ini, kan dituduh akan menyerahkan ke Pak Muhaimin," kata Farhat.

Terkait tuduhan penerimaan uang itu, Suhartono enggan banyak komentar. Dia hanya mengatakan Muhaimin siap menjadi saksi jika diperlukan. Pihak Kemenakertrans, ujarnya, menghormati proses hukum di KPK.

"Kami tidak mau intervensi dari luar, dari hasil penyelidikan. Pak menteri dijadikan saksi masih siap. Dan yang penting kami tidak mau berandai-andai karena sampai sekarang KPK belum menyampaikan pokok perkara kasus secara resmi," kata Suhartono.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kasus dugaan suap program PPIDT di Kemenakertrans 2011 melibatkan Dadong, I Nyoman, dan Dharnawati. Ketiganya diduga bertransaksi suap senilai Rp 1,5 miliar terkait program PPIDT yang anggarannya Rp 500 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar itu diduga merupakan fee yang diberikan Dharnawati terkait pemenangan perusahaan yang diwakilinya sebagai pelaksana proyek pada PPIDT. Namun hal itu dibantah Farhat. Menurut dia, uang Rp 1,5 miliar hanya uang pinjaman. Dharnawati, kata Farhat, tidak mendapat proyek apa pun.

"Yang jelas Bu Dharnawati adalah korban. Dia belum pernah jadi rekanan, belum pernah dapat proyek," kata Farhat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X