E-KTP Pertaruhan untuk Pemerintahan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengawal proyek pemberlakuan kartu tanda penduduk elektronik (electronic-KTP/e-KTP). Pengawalan proyek ini dinilai penting karena selama masa pemerintahannya, Presiden SBY belum memberikan hal yang konkret dari program pemerintahannya.

"Ini pertaruhan politik SBY. Presiden SBY itu tidak pernah meninggalkan warisan yang baik untuk Indonesia. Baik dalam arti warisan fisik dan sesuatu yang berarti, kecuali e-KTP ini. Kalau ini ternyata gagal, SBY sendiri yang akan kena dampaknya," tutur Ikrar di Gedung DPR RI, Jumat (26/8/2011).

Ikrar menuturkan, publik juga perlu memantau agar tidak sampai terjadi tindak pidana korupsi pada proyek e- KTP tersebut. Salah satunya dengan melihat rekam perusahaan yang ikut diperbantukan dalam proyek itu. Jangan sampai, tutur Ikrar, terdapat perusahaan yang pernah terlibat korupsi. Apalagi, jika tender itu juga berurusan dengan partai politik.

"Jangan lupa melihat kemudian yang memenangkan tender atau kalah kan tender itu berasal dari partai mana. Kita harus memantau betul apakah proses tender berjalan dengan baik atau enggak," ujarnya.

Ikrar berharap dengan adanya penerapan nomor identitas tunggal (single identity number) melalui e-KTP dapat mencegah pembuatan paspor dan KTP palsu atau ganda. Meskipun ia akui, proyek ini sangat lambat dilakukan pemerintah Indonesia.

"e- KTP sebenarnya sesuatu hal yang sangat tertinggal di republik ini. 25 tahun yang lalu orang sudah punya single identity number. Tapi tetap lah harus dijalankan karena e-KTP itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk masyarakat," tukas Ikrar.