Nazaruddin Enggan Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, menolak unutk diperiksa oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu hanya akan memberikan keterangan jika dipindahkan dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Dea Tungga Dewi, saat dihubungi wartawan, Senin (22/8/2011). "Bang Nazar bilang pesannya enggak mau datang, enggak mau memberikan keterangan sebelum dipindah. Sekarang posisinya masih di Rutan (Mako Brimob)," kata Dea.

Komite Etik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin hari ini. Anggota DPR itu akan dikonfirmasi soal tudingan-tudingannya terhadap unsur pimpinan KPK. Seperti diketahui, dalam masa buronnya, Nazaruddin menuding Chandra Hamzah dan M Jasin menerima uang serta merekayasa kasusnya. Dia menyebut keduanya bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Selain itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut menuding Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja menyepakati skenario dengan Anas. Mereka sepakat untuk tidak memeriksa Anas dan kader Partai Demokrat lainnya. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, kedua pejabat KPK itu akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2014. Chandra dan Ade gagal dalam seleksi tersebut.

Terkait permintaan untuk pindah rutan, Nazaruddin meminta dipindahkan ke Rumah Tahanan Cipinang atau ke Rumah Tahanan Tangerang dengan alasan kenyamanan. Menurut Dea, selama di Rutan Mako Brimob, kliennya mendapat intimidasi. "Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk di Rutan Mako Brimob sendiri bahwa dia (Nazaruddin) mengalami tekanan," ujarnya.

"Apa salahnya sih KPK memindahkan dia (Nazaruddin)? Pak Nazar kan enggak minta dipindah ke rumah, dia cuma mau dipindah ke rutan, boleh Cipinang, boleh Tangerang," ucap Dea.

Sementara Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengungkapkan, KPK tidak akan semudah itu mengabulkan permintaan pindah tahanan Nazaruddin. Diperlukan alasan yang jelas untuk pindah tahanan. Selain itu, KPK akan meneliti dulu apakah alasan itu relevan atau tidak.