PM Najib Razak: Demokrasi Juga Terjadi di Malaysia

Jimmy S Harianto

Ada sekitar setengah jam Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Mohammad Haji Najib Razak menerima kedatangan Kompas di ruang kerjanya di Kementerian Keuangan Malaysia, Putra Jaya, Kamis (18/8) siang itu.

Selain membicarakan tulisan yang dimuat Kompas pada 4 Agustus, yang ternyata berdampak luas di Malaysia, siang itu Kompas juga melakukan wawancara khusus berkaitan dengan hubungan Indonesia-Malaysia.

”Saya terperanjat dengan muatan tulisan tersebut. Sebab, faktanya, saya tahu itu tidak benar sama sekali,” ungkap PM Najib Razak.

”Apalagi, hal ini menyangkut nama Ketua Kerajaan (Kepala Negara) Negara Jiran yang mana hubungan kita itu amat penting sekali,” kata PM Najib pula.

Tulisan yang ternyata berdampak luas di Malaysia itu, menurut Kantor Perdana Menteri, rupanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Diperbanyak, difotokopi, dan disebar ke desa-desa di pelosok negeri jiran dalam rangka pilihan raya (pemilu) yang bukan tak mungkin diselenggarakan dalam waktu dekat.

”Bisa diadakan tahun ini, bisa tahun depan, bisa pula tahun 2013,” ungkap PM Najib.

Tulisan tersebut dinilai merugikan pihak Kerajaan karena menyangkut, di antaranya tiga hal, mengaitkan kepemilikan perusahaan Perimekar Sendirian Berhad dengan istri PM Najib, Datin Seri Rosmah Mansor.

”Sedangkan itu tidak benar,” dan juga tentang Datin Seri Rosmah Mansor yang ditulis menghabiskan 24 juta dollar AS untuk sebuah cincin berlian. ”Sedangkan cincin itu tidak pernah dipesan oleh beliau (Datin), baik untuk dibeli maupun sebagai bahan pameran pribadi,”

Selain itu, tulisan itu juga mengaitkan keluarga atau calon keluarga PM Najib dengan yang disebut ”mafia Rusia”. Padahal, menurut PM Najib, hal itu tak berdasar.

Atas pemberitaan tersebut, Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun, Sabtu (20/8), di Jakarta, secara khusus menyatakan permintaan maafnya ”Kepada Kepala Negara dan keluarga,” kata Rikard.

Peluang pemilu

Ketika ditanya mengenai peluangnya pada pemilu mendatang, PM Najib mengatakan, koalisi partai berkuasa, Barisan Nasional, ”Sudah bisa memperbaiki keadaan.”

Sempat terguncang di Pilihan Raya (Pemilu) 2008 silam di mana partai pembangkang (oposisi) di bawah bendera Pakatan Rakyat (PR)—di bawah kendali Mantan Deputi PM pada masa Mahathir Mohamad, yakni Anwar Ibrahim—mampu menyeimbangi perolehan suara koalisi partai berkuasa, Barisan Nasional.

Pakatan Rakyat, yang terdiri dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), partai-partai Islam (PAS), DAP (umumnya China) dan partai-partai kecil, mampu menguasai lima negeri (negara bagian). Sementara enam negeri dikuasai Barisan Nasional yang dimotori partai Melayu, UMNO.

Sebuah hasil yang tentu saja menyentak lantaran pada pemilu sebelumnya, koalisi partai berkuasa Barisan Nasional menguasai 10 negeri dan hanya satu negeri di Kelantan yang dikuasai oposisi, PAS.

+ Peluang Barisan Nasional kali ini?

Boleh dikatakan sudah ada pemulihan keyakinan pada Barisan Nasional jika dilihat berdasarkan hasil pemilu sela (by election).

Berdasarkan hasil dua tahun belakangan ini, kondisi Barisan Nasional membaik. Kita menang semua, kecuali satu saja. Dan kemenangan kita membawa Barisan Nasional ke kemenangan mayoritas. Kelebihan undi (perolehan suara) pun meningkat.

Tetapi, saya pun bersikap realistis juga. Sebab, pemilu sela tidak bisa dijadikan ukuran yang mutlak. Ukuran mutlak tentunya adalah pilihan raya (pemilu), yang mungkin suasananya akan berbeda.

Jadi, perlulah kita berusaha dengan segala daya upaya untuk membentangkan agenda dan program yang dapat memberi kepuasan dan keyakinan kepada rakyat. Bukan saja dengan (membentangkan) program-program pemerintah, program ekonomi, tetapi juga program-program yang menyentuh rakyat. Program yang memberi kelegaan dan kepuasaan kepada rakyat, terutama dalam konteks fenomena inflasi global—berhubungan dengan kenaikan harga pangan dunia.

Ini semua adalah isu-isu yang perlu kita tangani. Dan yang tak kurang penting adalah menjaga komunikasi dengan rakyat.

+ Menyangkut fenomena demokrasi?

Model demokrasi itu berbeda-beda di setiap negara. Indonesia mempunyai pengalaman, dari sistem yang agak ketat ke suatu demokrasi yang agak bebas, yang terbuka.

Malaysia memilih sistem yang melalui proses evolusi. Tetapi, prinsipnya jelas bahwa tidak ada kekebalan kepada partai pemerintah sekalipun. Bila ada pilihan raya, partai pemerintah senasib dengan partai pembangkang (oposisi). Nasib di tangan rakyat tak berlaku sembarang manipulasi untuk menentukan kesahihan dari perolehan suara. Undi ditentukan oleh rakyat.

Yang bisa menjadi polemik adalah definisi keterbukaan. Kita (pemerintah) memiliki pendapat tentang keterbukaan. Partai pembangkang pun memiliki pendapat. Hanya saja, prinsip utamanya, hak rakyatlah yang memilih Kerajaan (pemerintah) secara adil dan bebas.

Demokrasi juga sudah terjadi di Malaysia. Partai pemerintah pernah kalah di peringkat negeri dan memang belum pernah di tingkat pusat.

Di peringkat negeri sudah berlaku peralihan. Terjadi di Sabah. Di Terengganu juga pernah berlaku. Kelantan di lima buah negeri (negara bagian) yang selama 21 tahun dikuasai Barisan Nasional dalam Pilihan Raya 2008 jatuh ke tangan partai pembangkang.

+ Harapan kepada Indonesia sebagai tetangga yang juga Ketua ASEAN kali ini?

Saya mengharapkan, hubungan bilateral (antara Malaysia dan Indonesia) ini sebagai hubungan yang amat intim. Ibarat sebuah hubungan dua negara tetangga yang sama-sama mempunyai warisan yang amat erat dari segi sejarah. Hubungan budaya, agama, dan hubungan kekeluargaan. (PM Najib pun mengaku keturunan ke-11 dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan).

Sudah barang tentu, hubungan Malaysia dan Indonesia ini diasaskan atas faktor yang lebih istimewa dan lebih unik. Dan kita harus menerjemahkan apa yang kita warisi ini sebagai legacy dalam bentuk hubungan pada konteks masa kini. Saling memberi manfaat kepada kedua bangsa.

Mengenai isu perbatasan, kita cari penyelesaian. Tidak ada pertikaian yang tidak bisa diselesaikan. Harus ada kompromi jika kita mencari penyelesaian yang berbentuk solusi politik.