Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Paspor Syarifuddin Sudah Dicabut

Kompas.com - 09/08/2011, 12:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengungkapkan, paspor atas nama Syarifuddin yang digunakan Nazaruddin untuk berpindah-pindah negara telah dicabut. Nazaruddin adalah tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Langsung kita cabut dan kita sampaikan resmi ke pemerintah Kolombia (perihal pencabutan paspor tersebut)," kata Patrialis di kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (9/8/2011). Paspor langsung dicabut setelah Nazaruddin tertangkap.

Seperti diberitakan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tertangkap di Cartagena, Kolombia, Minggu (7/8/2011). Saat ditangkap pihak kepolisian setempat, Nazaruddin mengaku bernama Syarifuddin, sesuai nama di paspornya.

Menurut Patrialis, paspor atas nama Syarifudin yang dipakai Nazaruddin adalah paspor asli. Paspor bernomor S068580 itu dikeluarkan kantor imigrasi di Polonia, Medan, 15 Juni 2008. "Paspornya asli tapi dipergunakan secara palsu," ujar Patrialis.

Berdasarkan informasi yang diterima Patrialis, Syarifuddin adalah saudara dari Nazaruddin. Paspor Syarifuddin digunakan Nazaruddin sejak Juni 2011. "Saya tidak ingat tanggal-tanggalnya, tapi ya Juni," kata Patrialis.

Sebelumnya, tim Keimigrasian yang diutus melacak jejak Nazaruddin sudah mendapatkan informasi terkait keberadaan Nazaruddin. Namun, kapan persisnya posisi Nazaruddin itu terdeteksi oleh tim, Patrialis enggan komentar. "Nanti tanya aja deh ya sama tim yang di sana," katanya.

Patrialis juga menolak disebut adanya kelalaian pihak imigrasi terkait penggunaan paspor Syarifuddin ini. Karena menurut dia, paspor tersebut adalah paspor asli yang sudah lama diterbitkan.

"Masa' Imigrasi disalahkan? Boleh dong semua orang minta paspor. Paspornya juga sudah lama kok. Paspor itu kan urusan Nazaruddin (dengan Syafruddin), bukan Imigrasi. Paspornya asli," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

    Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

    BrandzView
    Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

    Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

    Nasional
    RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

    RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

    Nasional
    Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

    Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

    Nasional
    KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

    KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

    Nasional
    5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

    5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

    Nasional
    Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

    Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

    Nasional
    Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

    Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

    Nasional
    Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

    Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

    Nasional
    Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

    Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

    Nasional
    Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

    Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

    Nasional
    Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

    Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

    Nasional
    Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

    Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

    Nasional
    Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

    Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com