Demokrat Tak Paham Aturan

Kompas.com - 04/08/2011, 08:20 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com —  Kebijakan Fraksi Partai Demokrat DPR yang belum mau melakukan evaluasi terhadap Ketua DPR Marzuki Alie sangat disayangkan.

Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri, Kamis (4/8/2011), berpandangan, hal tersebut memperlihatkan ketidakpahaman Fraksi Partai Demokrat DPR mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta tata tertib DPR.

Ketentuan tersebut memerintahkan semua fraksi melakukan evaluasi kinerja anggota fraksi dan kemudian melaporkannya kepada publik. Kewajiban itu mesti dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun masa sidang. Evaluasi tersebut utuk menilai kinerja anggota fraksi.

Dalam konteks Marzuki Alie, evaluasi tidak hanya terkait soal pernyataan kontroversialnya, tetapi juga kinerjanya sebagai kader Partai Demokrat yang ditempatkan di posisi Ketua DPR dan juru bicara parlemen. (*)

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

    Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

    Nasional
    Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

    Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

    Nasional
    KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

    KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

    Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

    Nasional
    Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

    Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

    Nasional
    KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

    KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

    Nasional
    KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

    KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

    Nasional
    Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

    Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

    Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

    Nasional
    KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

    KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

    Nasional
    Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

    Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

    Nasional
    Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

    Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

    Nasional
    Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

    Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

    Nasional
    Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

    Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

    Nasional
    Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

    Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X