Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai KPK Dilemahkan

Kompas.com - 30/07/2011, 05:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pelemahan atas Komisi Pemberantasan Korupsi kini kian nyata dengan terus-menerus ada pendiskreditan terhadap KPK. Serangan itu harus dihadapi dan jangan sampai membuat KPK benar-benar dapat dilemahkan dalam memberantas korupsi.

Peringatan tersebut dikatakan Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Jumat (29/7/2011). ”Publik makin cerdas dan tak akan percaya mentah-mentah atas segala tuduhan yang dilontarkan kepada KPK,” ujarnya.

Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, yang juga buronan kasus korupsi proyek di Kementerian Pendidikan Nasional, Muhammad Nazaruddin menyatakan, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah bertemu dengan dirinya dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas juga pernah bertemu Chandra dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja serta disepakati keduanya akan dipilih sebagai pimpinan KPK periode berikutnya. Namun, Ade dan Chandra ternyata tidak lolos seleksi (Kompas, 29/7).

Selain itu, Juru Bicara KPK Johan Budi pun disebutkan turut bertemu Nazaruddin. Pimpinan KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa mereka yang disebutkan Nazaruddin.

Didi, yang juga anggota Komisi III DPR, yakin Ketua KPK Busyro Muqoddas dan pimpinan KPK yang lain masih bisa bekerja untuk memberantas korupsi. Tak perlu terlalu terpengaruh dengan tuduhan yang memang ingin melemahkan KPK. ”KPK harus tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetap maju dan jangan pernah ragu untuk melibas koruptor dan mafia hukum, yang mungkin saja ada di balik upaya pelemahan KPK,” katanya.

Secara terpisah di Jakarta, Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga berharap serangan terhadap KPK tak melemahkan pemberantasan korupsi di negeri ini. Keduanya juga sepakat, langkah KPK membentuk Komite Etik adalah tepat untuk membuktikan kebenaran tuduhan Nazaruddin.

Lebih Lanjut Baca KOMPAS

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com