UI Bebas Sumbangan

Kompas.com - 02/07/2011, 12:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, mengatakan, mahasiswa yang lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2011 dan seleksi masuk (SIMAK) UI 2011 tidak akan dipungut sumbangan apapun di luar ketentuan yang ditetapkan.

Ia menegaskan, semua informasi mengenai biaya sudah disajikan secara transparan di website resmi UI, www.ui.ac.id. "Tidak ada sumbangan yang dibebankan kepada orang tua. Semua kita sajikan secara transparan. Di dalam website, sudah kami ungkapkan mengenai uang pangkal dan lain-lain. Semua jelas dan transparan," kata Vishnu saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Sabtu (2/7/2011) siang.

Aturan itu, sambung Vishnu, merupakan keputusan resmi melalui surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Rektor UI. Dalam website tersebut, dijelaskan secara detail tentang komponen apa saja yang harus dibayar. "Bahkan untuk sarjana reguler, mereka berkesempatan memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Berkeadilan," tambahnya.

BOP berkeadilan adalah sebuah mekanisme pengaturan mengenai biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang berasal dari golongan kurang mampu. Dengan BOP Berkeadilan, mahasiswa berhak mendapatkan keringanan biaya yang sangat signifikan. Tentunya jika sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan. "Keringanan BOP Berkeadilan sangat signifikan. Mahasiswa bisa hanya membayar Rp 100.000 per semester dan tanpa uang pangkal," kata Vishnu.

Ia menambahkan, "Mereka yang ingin mendapatkan BOP Berkeadilan harus melakukan registrasi setelah resmi diterima. Lalu kami akan malakukan verivikasi dokumen, termasuk meninjau langsung ke lapangan. Kami akan mendatangi tempat tinggalnya, verivikasi ke RT dan RW. Setelah itu, biaya akan ditentukan sesuai formula yang kami dapatkan," tambahnya.

SIMAK UI 2011 rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (3/7/2011). Diikuti oleh 36.832 peserta, SIMAK UI akan digelar di sepuluh kota besar di Indonesia. "Salah satu lokasi SIMAK UI 2011 adalah di SMAN 21 Jakarta Timur. Selain Jakarta, kami juga menggelarnya di sepuluh kota besar lain, seperti Depok dan Makassar," ujarnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorEgidius Patnistik

    Terkini Lainnya

    Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

    Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

    Nasional
    Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

    Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

    Nasional
    Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

    Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

    Nasional
    Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

    Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

    Nasional
    Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

    Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

    Nasional
    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Nasional
    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Nasional
    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Nasional
    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Nasional
    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    Nasional
    'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

    "Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

    Nasional
    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    Nasional
    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    Nasional
    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Nasional
    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Nasional

    Close Ads X