Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pancasila Belok Kanan, Kiri, lalu Mati

Kompas.com - 18/06/2011, 19:03 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHA Hasyim Muzadi menegaskan, Pancasila merupakan ideologi yang diakui dunia, tetapi praktiknya pernah dibelokkan ke kiri, kanan, lalu tidak berbelok ke mana-mana atau mati.    

"Di era Orde lama, Pancasila keok karena terlalu ke kiri, lalu di era Orde baru justru terlalu ke kanan, dan di era Orde Reformasi justru jalan di tempat karena tidak berbelok ke mana-mana atau mati," katanya dalam seminar nasional di gedung Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Sabtu (18/6/2011).      

Hasyim mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara seminar bertajuk "Reaktualisasi Ideologi Pancasila" yang diselenggarakan PW NU Jatim untuk memperingati hari lahir (Harlah) ke-88 NU pada 16 Rajab 1432 Hijriah dengan pembicara, antara lain, Prof Dr H Suko Wijono MA dari Laboratorium Pancasila Malang.      

Menurut mantan Ketua Umum PB NU itu, Pancasila di Orde Reformasi justru disalahkan karena dianggap sebagai biang kesalahan yang ada, dan Pancasila dianggap tidak mampu memberikan jawaban sama sekali.      

"Padahal, apa yang terjadi itu akibat dari kita yang tidak manut (patuh) kepada Pancasila sehingga terjadi keuangan yang mahakuasa, kemanusiaan yang tidak beradab, persatuan yang tidak ada lagi, kepemimpinan yang jalan sendiri tanpa peduli nasib rakyat, serta keadilan sosial, ekonomi, dan hukum yang mirip jauh panggang dari api," katanya.      

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu mengatakan, banyak ulama besar di dunia mengakui kebenaran ulama Indonesia memilih konsep "negara-bangsa" dengan Pancasila sebagai dasar negara. "Banyak ulama besar di dunia yang membenarkan ulama Indonesia dalam memilih konsep negara bangsa karena kalau di suatu negara itu ada lebih dari satu agama, maka konsep yang benar adalah 'Dzimmiatul Islam'. Jadi, NU lebih maju dari orang lain, bahkan di dunia," katanya.   

Hasyim menilai, Pancasila merupakan ideologi pemersatu dan pembeda. Pancasila merupakan pemersatu bagi negara dengan multiagama, sedangkan Pancasila sebagai pembeda merupakan ideologi yang tidak sekuler dan tidak agamis.

"Pancasila yang tidak memilih negara sekuler dan negara agama, melainkan negara bangsa, itu bukan berarti meniadakan agama, tetapi agama yang diadopsi bukanlah tekstual, melainkan nilai-nilai agama. Misalnya, Undang-Undang Antikorupsi itu sangat agamis," katanya.      

Terbukti, pilihan para ulama Indonesia dari kalangan NU tersebut mampu menjaga kerukunan dalam kemajemukan, dan NU sendiri mampu menjadi "jangkar" bagi keberagamaan yang terlalu tekstual, baik terlalu tekstual ke Islam maupun terlalu tekstual ke komunis/liberal.      

"Itu beda dengan negara agama, tetapi akhirnya tidak menerapkan nilai-nilai agama, seperti negara Islam, tetapi warganya justru menyetrika tenaga kerja wanita dari Indonesia," katanya.      

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com