Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agusrin: Laporan ICW Bohong

Kompas.com - 14/06/2011, 19:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Najamudin mengatakan, laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang berisi tentang 12 kejanggalan vonis bebas murni yang diterimanya bohong. Agusrin menyayangkan ICW memperoleh informasi yang tidak valid. Agusrin divonis bebas dalam kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"12 laporan ICW itu bohong. Tidak ada satupun yang benar dari laporan itu. Saya yakinkan tidak ada yang benar dari 12 laporan itu. Saya sudah membacanya dengan teliti, saya katakan, sayang sekelas ICW mendapatkan informasi yang tidak valid," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (14/6/2011), usai bertemu dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua MPR RI Taufik Kiemas.

Politisi Demokrat ini mempertanyakan informasi yang diperoleh ICW yang selama ini dipercayanya. Bahkan, Agusrin juga menaruh curiga ICW dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Hanya saja, dia tidak mau menyebutkan siapa pihak-pihak yang dimaksudnya.

"Mudah-mudahan ke depan, lembaga ini tidak disusupi orang-orang tertentu. Jadi ketika ada sesuatu informasi yang pantas untuk digulirkan betul-betul teruji kebenarannya. Bukan informasi yang tidak valid," tandasnya.

Pekan lalu, ICW merilis 12 kejanggalan vonis bebas murni Agusrin yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Syarifuddin pada 24 Mei 2011. Syarifuddin kini tersangkut kasus dugaan suap setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Dia dikenal sebagai hakim yang kerap meloloskan para terdakwa korupsi, salah satunya perkara yang menjerat Agusrin. ICW mensinyalir putusan hakim terhadap Agusrin telah ternoda oleh praktik mafia peradilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com