Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Mangkir, Nazaruddin Lecehkan SBY

Kompas.com - 11/06/2011, 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan, jika mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tetap tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (13/6/2011), sama saja dengan melecehkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Ahmad mengingatkan, Partai Demokrat telah menyatakan secara terbuka dalam konferensi pers bahwa Nazaruddin akan datang jika dipanggil KPK. "Kebetulan kan Presiden menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat. Kalau pada pemanggilan kedua itu Nazaruddin tidak juga datang, berarti Presiden sudah dilecehkan oleh Nazaruddin," ujar Ahmad, Sabtu (11/6/2011). 

Dalam kasus tersebut, menurut Ahmad, sebenarnya cuma menunggu ketegasan dari Yudhoyono selaku pimpinan Demokrat. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, kredibilitas masyarakat terhadap kepemimpinan Yudhoyono pun pasti akan semakin buruk. "Kalau saya, pastilah saya harapkan dia cepat pulang, supaya semuanya cepat selesai," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Pada Jumat (11/6/2011), Nazaruddin tidak memenuhi panggilan KPK terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Atas ketidakhadiran anggota Komisi III DPR tersebut, KPK berencana mengirim surat panggilan kedua pada pekan depan.

Selain itu, pada Senin (13/6/2011), Nazaruddin juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Nasional
    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Nasional
    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Nasional
    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Nasional
    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Nasional
    Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

    Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

    Nasional
    Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

    Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

    Nasional
    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com