Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Siap Dipanggil BK

Kompas.com - 07/06/2011, 21:10 WIB
Caroline Damanik

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengaku siap dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan jika aduan Anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati tentang dugaan adanya mafia anggaran, khususnya di kalangan pimpinan DPR RI, sudah disampaikan Wa Ode ke BK.

Menurut Anis, dirinya tidak akan menutup-nutupi apapun untuk menjamin transparansi kinerja Badan Anggaran DPR RI selama ini. "Siap. Yang penting dia kasih dulu buktinya ke BK. Saya sih dari awal inginkan ada transparansi dari pembahasan anggaran. Kami (pimpinan) tidak ikut dalam pembahasan teknis, hanya sesuai dengan kewenangan kami saja," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (7/6/2011).

Anis meminta politisi PAN itu untuk melaporkan ke BK berikut bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi nasional tentang calo anggaran di kalangan pimpinan DPR.

Anis mengaku siap menempuh proses yang akan digelar di DPR demi mendorong transparansi di DPR. "Biar kita sama-sama memerangi calo anggaran," katanya.

Mengenai dugaan kuat yang mengarah padanya sebagai pimpinan dewan untuk koordinator bidang keuangan, politisi PKS ini mengatakan bahwa surat keputusan Badan Anggaran selalu akan diserahkan ke Menteri Keuangan.

Untuk sampai ke Menkeu, surat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan DPR yang berwenang. "Kalau surat pasti kita tanda tangani. Itu kan sudah diputuskan Banggar. Kita enggak ikutan (memutuskan). Itu kan teknis diputuskan oleh Banggar, sesuai dengan UU," tambahnya.

Anis mengaku tak merasa perlu meminta konfirmasi kepada Wa Ode mengenai pernyataannya tersebut. Menurutnya, tindakan mencari konfirmasi itu hanya akan menyeret persoalan menjadi lebih personal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Nasional
    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Nasional
    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Nasional
    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Nasional
    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Nasional
    Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

    Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

    Nasional
    Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

    Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

    Nasional
    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com