Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digerogoti dari Dalam, NKRI dalam Bahaya

Kompas.com - 02/06/2011, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  atau NKRI kini tidak hanya berasal dari negara-negara di luar, tetapi ancaman itu justru datang dari dalam negara. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melihat hal ini sebagai suatu tanda bahaya bagi NKRI.

"Saya menyebut kondisi negara saat ini dalam bahaya. Kalau di konstitusi ada tanda-tanda negara bahaya dalam arti serangan negara lain. Namun, sekarang lebih bahaya lagi karena telah terjadi penggerogotan hingga pembusukan dari dalam negara ini," ujar Mahfud, Kamis (2/6/2011) seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantor Muhammadiyah, Jakarta.

Penyebutan negara dalam kondisi bahaya ini, diakui Mahfud, bukan tanpa dasar karena saat ini praktik korupsi kian mengerikan dan merajalela. Ia membandingkan pada masa Orde Baru, korupsi dilakukan dengan menggalakkan aksi monopoli terhadap suatu perusahaan tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

"Namun, sekarang yang dimakan adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Melalui kolusi-kolusi politik, anggaran negara disandera," ujar Mahfud.

Selain itu, aksi saling menyandera dalam jerat praktik korupsi juga kerap terjadi. Mahfud menganalogikan kondisi korupsi negeri ini layaknya sebuah ludruk dari Jawa Timur, yakni Kartolo.

"Di dalam ludruk itu diceritakan bagaimana pencuri yang mencuri harta orang lain membuat pesta dengan mengundang orang-orang yang hartanya dicuri tadi. Saat orang-orang itu menuduh sang pencuri maling, maling itu pintar, bilang kalau uang curian juga dimakan bersama saat pesta. Jadinya, tidak ada tindakan apa-apa karena uang dimakan bersama. Inilah kondisi yang terjadi," tutur Mahfud.

Dia pun menyoroti penegakan hukum yang masih lemah di negeri ini. Hukum, menurut Mahfud, masih kalah dengan lobi-lobi politik yang membuat masalah hukum itu kemudian macet di tengah jalan.

"Begitu ada satu kasus, kasus lain dinaikkan sehingga kita lupa pada kasus sebelumnya. Permainan inilah yang sekarang terjadi," tutur Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com