Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digerogoti dari Dalam, NKRI dalam Bahaya

Kompas.com - 02/06/2011, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  atau NKRI kini tidak hanya berasal dari negara-negara di luar, tetapi ancaman itu justru datang dari dalam negara. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melihat hal ini sebagai suatu tanda bahaya bagi NKRI.

"Saya menyebut kondisi negara saat ini dalam bahaya. Kalau di konstitusi ada tanda-tanda negara bahaya dalam arti serangan negara lain. Namun, sekarang lebih bahaya lagi karena telah terjadi penggerogotan hingga pembusukan dari dalam negara ini," ujar Mahfud, Kamis (2/6/2011) seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantor Muhammadiyah, Jakarta.

Penyebutan negara dalam kondisi bahaya ini, diakui Mahfud, bukan tanpa dasar karena saat ini praktik korupsi kian mengerikan dan merajalela. Ia membandingkan pada masa Orde Baru, korupsi dilakukan dengan menggalakkan aksi monopoli terhadap suatu perusahaan tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

"Namun, sekarang yang dimakan adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Melalui kolusi-kolusi politik, anggaran negara disandera," ujar Mahfud.

Selain itu, aksi saling menyandera dalam jerat praktik korupsi juga kerap terjadi. Mahfud menganalogikan kondisi korupsi negeri ini layaknya sebuah ludruk dari Jawa Timur, yakni Kartolo.

"Di dalam ludruk itu diceritakan bagaimana pencuri yang mencuri harta orang lain membuat pesta dengan mengundang orang-orang yang hartanya dicuri tadi. Saat orang-orang itu menuduh sang pencuri maling, maling itu pintar, bilang kalau uang curian juga dimakan bersama saat pesta. Jadinya, tidak ada tindakan apa-apa karena uang dimakan bersama. Inilah kondisi yang terjadi," tutur Mahfud.

Dia pun menyoroti penegakan hukum yang masih lemah di negeri ini. Hukum, menurut Mahfud, masih kalah dengan lobi-lobi politik yang membuat masalah hukum itu kemudian macet di tengah jalan.

"Begitu ada satu kasus, kasus lain dinaikkan sehingga kita lupa pada kasus sebelumnya. Permainan inilah yang sekarang terjadi," tutur Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com