Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pantau Macet dari Twitter dan Facebook

Kompas.com - 26/05/2011, 17:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ramainya keluhan pengguna jejaring sosial Twitter dan Facebook terkait kemacetan lalu lintas di Jakarta, dan juga kota-kota besar lainnya di Indonesia, menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak pelak, Presiden membahas soal kemacetan lalu lintas dalam sidang kabinet paripurna, yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

"Kita mendengarkan radio, Twitter, Facebook, SMS, talk show, percakapan di warung kopi, di kota-kota besar, termasuk di Jakarta, hampir selalu mereka membicarakan kemacetan di Jakarta. Saya yakin juga di kota-kota yang lain," kata Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna, hari ini.

Tak tanggung-tanggung, Presiden mengundang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Presiden meminta para gubernur untuk memberikan presentasi mengenai sistem transportasi di enam provinsi tersebut. Kepala Negara memandang, kemacetan lalu lintas adalah hal yang perlu segera diatasi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden sempat merinci dampak yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas. "Ini akan menambah ongkos jasa angkutan karena harus menghabiskan bahan bakar. Hal ini juga menambah polusi udara," kata Presiden.

Selain itu, kemacetan lalu lintas membuat daya saing Indonesia menjadi rendah. "Saya tahu ini masalah yang pelik dan tidak mudah diatasi. Jadi, jangan terlalu cepat menyalahkan, ini tidak mampu, ini tidak becus. Memang ini pelik. Kota-kota di negeri kita ini memang umumnya tidak dirancang untuk menerima beban seperti sekarang ini," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com