Negara Ini Harus Diselamatkan

Kompas.com - 24/05/2011, 03:38 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, negara ini harus diselamatkan. Indonesia kini tengah berada dalam bahaya korupsi yang luar biasa dan memasuki semua lini kehidupan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Selasa (24/5), pimpinan tujuh lembaga negara akan berkumpul di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, untuk membicarakan implementasi ideologi Pancasila dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan yang ada saat ini. Kegiatan ini akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.

”Soal pemberantasan korupsi ini, itu soal yang lebih teknis. Pemberantasan korupsi itu ada di ujung persoalan. Hulunya ada di komitmen berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila tidak dihayati secara sungguh-sungguh,” ungkap Mahfud, Senin (23/5) di ruang kerjanya.

Mahfud mengungkapkan, Indonesia belum benar-benar hancur. Negara ini memiliki modal untuk selamat. Terkait korupsi, ia mengungkapkan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan saat ini juga. ”Kalau tidak diatasi sekarang, ke depan korupsi benar-benar tidak bisa diatasi. Karena dasar korupsi itu ketamakan, ia akan selalu menggunakan segala cara untuk menggerogoti negara,” tutur Mahfud.

Pancasila, lanjutnya, pada masa lalu mampu menyelesaikan sejumlah persoalan, terutama terkait perbedaan pendapat dari setiap kelompok agama. Saat itu, warna korupsi belum seburuk saat ini.

Buruknya kondisi negeri ini, menurut Mahfud, juga disebabkan politik terlalu mendominasi kehidupan lain. Jadi banyak tipu muslihat dalam berbagai kehidupan yang dilakukan melalui kekuatan dan gerakan politik. ”Karena itu, marilah ramai-ramai memasyarakatkan pemahaman dan penghayatan Pancasila. Bagaimana menyesuaikan ideologi ini dalam kehidupan berbangsa sekarang,” kata dia. (ana)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X