Jangan Sampai Kasus "E-mail" Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie meresmikan sistem informasi dan layanan online DPR hari Senin (23/5/2011) ini. Akses baru melalui website dan pesan singkat (short message service/SMS) ini diharapkan makin mendekatkan anggota Dewan kepada rakyat yang diwakilinya.

Namun, Marzuki juga berharap sistem informasi berbasis teknologi informasi ini bisa segera disosialisasikan oleh Sekjen DPR kepada para anggota Dewan dan staf sekretariat komisi serta alat kelengkapan sehingga citra anggota Dewan yang gagap teknologi tidak lagi terulang.

"Hari ini kita menyampaikan usaha kita dalam menyempurnakan salah satu dari subsistem yang ada di DPR. Saya harapkan tadinya anggota DPR bisa hadir cukup banyak, tetapi rupanya terbatas. Saya khawatir kasus e-mail terjadi lagi nanti. E-mail sudah disosialisasikan kepada sekretariat komisi dan alat kelengkapan, tetapi sekretariatnya ternyata 'dodol' juga. Memang beban berat untuk melakukan perubahan. Yang jelas kita tak boleh lelah dan menyerah dan terus berusaha," katanya ketika memberikan pidato peresmian.

Marzuki merujuk pada kasus para anggota Komisi VIII DPR yang langsung dicap buruk oleh masyarakat karena mengumumkan alamat e-mail "komisi8@yahoo.com" ketika melakukan kunjungan kerja ke Australia, awal Mei. Publik langsung bereaksi keras dengan ketiadaan akses resmi komisi dan anggota Dewan untuk menampung aspirasi masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke hingga ke luar negeri.

Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini meminta Sekjen melakukan sosialisasi segera kepada para anggota Dewan dan sekretariat seluruh komisi dan alat kelengkapan. Menurut Marzuki, sistem ini akan percuma diresmikan jika tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan yang ada di DPR. Sekjen diminta segera mengundang semua pegawai terkait untuk dapat memastikan sistem ini berjalan.

"Nanti bisa kita langsung umumkan komisi yang tak merespons. Kita dorong DPR ini dengan sistem. Tetapi dengan diumumkan ada malunya, ada tanggung jawabnya dihantam oleh publik. Itu yang kita harapkan dia tergerak mengikuti sistem. Kalau ada pegawai yang tidak mengerjakan sistem, beri peringatan satu, dua kali. Kalau tidak bisa juga, pecat. Bu Sekjen saya amankanlah. Saya pasang badan," kata Marzuki.