Polisi: Tidak Akan Ada Aksi Mogok Truk

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana aksi mogok massal yang akan dilakukan pengemudi truk dan kontainer pada Jumat (20/5/2011) pekan depan masih belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebelumnya, ribuan anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menolak uji coba pembatasan jam operasional truk di tol dalam kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar menyatakan, Direktorat Lalu Lintas masih belum menemukan adanya indikasi aksi massa tersebut. "Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ke kami. Dari Direktorat Lalu Lintas, dari hasil koordinasi mereka, kemungkinan tidak akan ada (aksi mogok)," ujar Baharudin, Jumat (13/5/2011) di Polda Metro Jaya.

Saat ditanya lebih lanjut soal adanya penolakan pengusaha angkutan barang akan kebijakan pembatasan jam operasional truk, Baharudin menerangkan bahwa kebijakan tersebut sudah diperhitungkan dengan baik dan dianggap efektif. "Ini bukan keputusan Polda semata, tapi juga hasil koordinasi Bakorlantas, termasuk Jasa Marga dan Pelindo," ucapnya.

Sebelumnya, Organda DKI akan melakukan aksi mogok massal pada Jumat pekan depan. Aksi itu akan diikuti 9.000 anggota Organda. Sekitar 16.000 angkutan berat dan kontainer juga tidak akan beroperasi di jalanan Ibu Kota pada hari itu.

"Jika Pemprov DKI tidak mengkaji ulang atau mempertimbangkan kembali pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut, pada hari Jumat kami anggota Organda DKI melakukan aksi mogok massal. Tahap awal, aksi mogok massal akan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak akan ada kontainer atau truk trailer yang keluar-masuk melakukan aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan tersebut," kata Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman.

Menurut Soedirman, kebijakan pengalihan itu telah mengakibatkan kerugian bagi pengusaha angkutan barang bermuatan berat. "Awalnya pendapatan pengusaha bisa mencapai Rp 1,5 juta per rit per hari. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, pendapatan hanya menjadi Rp 1,5 juta per rit dalam dua hari," ungkapnya.