Enam Alasan Penghargaan PBB untuk SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan dari PBB sebagai tokoh dunia yang berperan dalam pengurangan risiko bencana. Penerimaan penghargaan tersebut diwakili oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif di Geneva, Swiss, Rabu (10/5/2011). Menurut Syamsul, melalui telekonferensi, penghargaan tersebut tidak jatuh begitu saja dari langit.

"Ada suatu proses. Yang dilihat dunia luar adalah aktivitas kita yang benar-benar secara serius mengatasi persoalan kebencanaan," katanya dari Geneva kepada para wartawan di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kantor BNPB), Jakarta.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Puro Nugroho memaparkan, ada enam alasan yang melatarbelakangi PBB menyerahkan penghargaan non-berkala itu kepada Pemerintah Indonesia. Pertama, katanya, PBB menilai bahwa Presiden Yudhoyono aktif di berbagai kegiatan penanggulangan bencana. Kedua, Yudhoyono telah mendorong pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

"Seperti ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pembentukan BNPB, BPBD, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, dan Platform Daerah PRB, serta tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi," paparnya.

Ia melanjutkan, menurut PBB, pengurangan risiko yang dimasukkan dalam kebijakan nasional itu belum dilakukan banyak negara. Wakil Sekjen PBB Bidang Kebencanaan Margareta Wahlstrom, kata Sutopo, salut melihat penanggulangan bencana di Indonesia saat ia mengunjungi Merapi.

"Beliau (Wahlstrom) menyatakan, dari ratusan negara yang dikunjungi, baru kali ini dalam kebijakan nasional, masyarakat langsung melakukan aktivitasnya, baik atas kesadaran sendiri maupun arahan pemerintah," ungkap Sutopo.

Alasan ketiga, PBB menilai bahwa pemikiran dan langkah-langkah inisiatif dan strategi yang digagas pemerintah dalam pengurangan risiko bencana sudah tepat. Keempat, PBB melihat kuatnya komitmen Indonesia dalam menanggulangi bencana dengan meningkatkan anggaran penanggulangan bencana hingga 1.000 persen pada 2011.

"Dengan demikian, dana penanggulangan bencana menjadi 21,4 juta dollar AS (setara Rp 182,6 miliar)," tambah Sutopo.

Alasan kelima, menurut Sutopo, PBB memberi penilaian terhadap upaya pemerintah dalam mendorong keterlibatan multi-stakeholder dalam menanggulangi bencana. "Di Indonesia ada 37 kementerian lembaga yang bekerja sama menangani bencana," katanya.

Terakhir, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai turut mendorong terbangunnya ketahanan di tingkat masyarakat melalui community based disaster management. Selain hal tersebut, Sutopo mengatakan, PBB mempertimbangkan sejumlah pencapaian Yudhoyono terkait pengurangan risiko bencana.

Pencapaian yang pertama, Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi kerangka aksi Hyogo. Kedua, Indonesia menerbitkan beberapa produk legal formal khusus untuk penanggulangan bencana. Ketiga, pembentukan satuan rekasi cepat penanggulangan bencana pada 2009 dengan basis di Jakarta dan Malang. Keempat, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dalam sistem pendidikan dengan memasukkan PRB ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.

Adapun kelima, pertimbangan terhadap kerja sama bilateral dan regional dalam kerangka penanggulangan bencana seperti kerja sama Indonesia-Australia, APEC, dan ASEAN. Keenam, latihan gabungan tanggap darurat di negara-negara ASEAN dan internasional seperti dalam Ocean Wave Exercise dan ARF Direct. Ketujuh, pembuatan peta risiko rawan bencana di beberapa daerah yang menganggarkan Rp 36 miliar untuk tahun ini. Kedelapan, penyelesaian SOP untuk tsunami early warning system tingkat nasional dan lokal. Kesembilan, upaya-upaya selama lima tahun terakhir, yaitu pemerintah mendukung lembaga pendidikan dan pusat penelitian untuk membuat penelitian terkait bencana.