Nazaruddin Masih Bendahara Demokrat

Jakarta, Kompas - Partai Demokrat, sampai Selasa (10/5), masih mempertahankan Muhammad Nazaruddin sebagai bendahara umum partai itu. Partai Demokrat berharap kasus ini ditempatkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan tidak dipolitisasi.

”Kami masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan (Nazaruddin) untuk membela diri. Namun, sikap Dewan Kehormatan Partai Demokrat tak hanya bergantung pada pengakuannya,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Selasa di Jakarta.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah memeriksa Nazaruddin terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, Senin malam. Nazaruddin juga membenarkan pemeriksaan ini.

Diperoleh informasi, pemeriksaan terhadap Nazaruddin tidak hanya terkait dengan kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga masalah lain. Ia pernah diduga terlibat pelecehan terhadap seorang wanita di Bandung, Jawa Barat; dugaan penganiayaan terhadap seorang sopir; dan kasus pertambangan.

Selain Nazaruddin, nama lain yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap terkait Wafid Muharam, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, adalah Angelina Sondakh, anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat, dan I Wayan Koster dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

”Untuk Angelina Sondakh, kami masih melihat relevansinya,” kata Amir.

Nazaruddin membantah

Nazaruddin di Jakarta, Selasa, membantah terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang. Ia juga meyakini, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan dirinya dalam kasus ini. ”Saya siap dibawa ke mana saja dalam kasus ini asal ada fakta hukumnya. Saya juga berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses kasus ini sesuai dengan fakta hukum yang ada,” ujarnya.

Nazaruddin juga menegaskan tak kenal dan tidak memiliki staf bernama Mindo Rosalina Manulang. Tentang dugaan keterlibatannya dalam PT Anak Negeri, tempat Rosalina menjadi direktur marketing, ia menjawab, ”Sejak Mei 2009, saya tidak terlibat dalam bisnis apa pun dan tidak menjadi pengurus perusahaan. Kantor saya hanya di DPR dan saya sudah disibukkan dengan kegiatan di DPR dan partai.”

Tentang kemungkinan aktivitasnya di PT Anak Negeri dilakukan sebelum Mei 2009, Nazaruddin menjawab, ”Saya no comment (tak berkomentar).”