DPR Juga Bisa Digitalisasi Dokumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Para wakil rakyat pernah mengeluhkan ruangannya yang sempit dan tidak mampu menampung dokumen-dokumen penting mereka. Alasan tersebut digunakan sebagai salah satu alasan untuk membangun gedung baru dengan anggaran mencapai Rp 1, 138 triliun. Padahal, untuk mengantisipasi dokumen yang menumpuk, DPR dapat meringkas dokumen-dokumen tersebut dalam suatu format digital.

Pengamat IT Security Ruby Alamsyah mengatakan, memindahkan informasi dokumen dalam format digital atau digitalisasi di zaman sekarang bukan merupakan hal yang sulit.

"Enggak sulit kok, pakai data script juga bisa. Sudah banyak yang begitu, di company (perusahaan) sudah banyak. Di Arsip Nasional sudah mulai," kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

Solusi digitalisasi dokumen merupakan suatu hal yang sederhana untuk dilakukan sekaligus dapat menghemat anggaran. "Cukup bikin gedung sebesar gardu listrik itu bisa menampung kertas-kertas dari dua gedung DPR. Satu hard disk yang biasa saja, bisa menampung semua dokumen," paparnya.

Ia juga mengatakan, digitalisasi dokumen dapat memperingan pekerjaan para anggota dewan. Misalnya, dalam mencari atau menyimpan arsip. Hal itu juga akan mempermudah anggota DPR selanjutnya yang ingin membuka dokumen-dokumen lama yang telah disimpan dalam format digital.

"Sehingga sangat produktif. Siapapun yang mau akses, simple, mudah," ungkapnya.

Penyimpanan dokumen dalam bentuk digital, lanjut Ruby, juga relatif aman. "Masalah security-nya bisa di-setting, apakah mau hanya bisa diakses orang-orang tertentu saja atau terbuka untuk publik, itu mudah," ucapnya.

Selain itu, digitalisasi dokumen menurut Ruby juga selaras dengan prinsip cinta lingkungan. Negara-negara maju, katanya, telah menerapkan sistem tersebut. "Apalagi Amerika, kalau mau ngomong go green salah satunya itu, kurangi kertas, digitalisasi. Berarti gedung baru enggak go green dong?" katanya.