Pemulangan Tak Pecahkan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal Motor Labobar milik Pelni yang mengangkut 2.349 warga negara Indonesia bermasalah di Jeddah, Arab Saudi, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/5/2011). Di antara mereka, ada 1.888 TKI bermasalah yang sempat hidup di kolong jembatan Al-Kandarah, Jeddah.

Pemulangan TKI bermasalah dari Arab Saudi dinilai baik. Namun, masalah seperti ini bakal terulang kembali bila pemerintah tak membenahi sistem rekrutmen, persiapan keberangkatan, sampai perjanjian perlindungan dengan negara tujuan.

Indonesia menempatkan sedikitnya 6 juta TKI dengan separuh di antaranya tak berdokumen. Mereka mengirim devisa 7,1 miliar dollar AS tahun 2010.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan, pemerintah kerap lepas tangan soal TKI dan menyerahkan kepada swasta. "Artinya, peran negara hampir tidak ada karena sejak awal sampai penempatan TKI lebih banyak berurusan dengan pihak swasta daripada pemerintah. Pasar gelap di Saudi pun tumbuh subur karena TKI dapat libur sehari dalam seminggu, boleh berkumpul dengan teman-teman, dan gaji 1.200 riyal per bulan. Kenapa pemerintah tak bisa memperjuangkan semua ini agar menjadi resmi?" ujar Eva.

Aktivis Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), serikat buruh migran di Hong Kong, Sringatin mengatakan, janji pemerintah membiarkan TKI asal Hong Kong dan Taiwan pulang lewat jalur umum tidak terbukti. Petugas memaksa TKI melalui jalur khusus lewat Gedung Pendataan Kepulangan TKI Selapajang, Kota Tangerang, Banten.

Berkait pemulangan TKI bermasalah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan mengantar sampai tujuan.