Indonesia dan Konflik Thailand-Kamboja

PLE Priatna

Tentara Thailand dan Kamboja kembali bentrok senjata. Menurut harian Bangkok Post (24/4), beberapa tentara tewas, luka-luka, dan sebagian penduduk di Distrik Phanom Dong Rak, Provinsi Surin, dievakuasi. Artileri berat dan tambahan pasukan disiagakan di perbatasan.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa sebagai Ketua ASEAN pun segera merespons dengan menyerukan agar Thailand-Kamboja menghentikan konflik bersenjata dan menempuh jalan damai dalam menyelesaikan konflik.

Menlu Thailand Kasit Piromya bersedia merundingkan kembali masalah perbatasan dalam empat atau lima hari mendatang. Artinya, perundingan baru dilakukan sepekan menjelang pertemuan puncak KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, 4-8 Mei 2011.

Pertemuan Informal Menlu ASEAN di Jakarta, 22 Februari lalu, telah menghasilkan kesepakatan kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata secara permanen dengan keterlibatan Indonesia sebagai penengah.

Perundingan bilateral

Indonesia memfasilitasi dan membantu pihak yang berseteru untuk kembali berunding di tempat netral, Istana Bogor, 7-8 April 2011. Pemerintah Kamboja diwakili Menteri Pertahanan Tea Banh menyambut baik rencana itu. Namun, petinggi militer Thailand yang diwakili Menhan Prawit Wongsuwon menginginkan perundingan bilateral oleh pejabat militer tanpa keterlibatan Indonesia dan tidak berlangsung di Indonesia.

Menhan Prawit bahkan mengancam tidak akan hadir jika sidang dilakukan di Indonesia. Di sisi lain Pemerintah Kamboja tetap ingin perundingan dilakukan di Indonesia dan dihadiri Indonesia sebagai penengah.

Perubahan sikap Thailand, terutama posisi petinggi militer Thailand—yang akhirnya didukung PM Abhisit—tentu menimbulkan kerumitan baru. Thailand secara tegas menolak tawaran tenaga bantuan pemantau militer (Indonesia) yang tidak bersenjata untuk ditempatkan di perbatasan wilayah sengketa. Tanpa mengungkap alasannya, militer Thailand tidak menghendaki keterlibatan pihak ketiga, termasuk hadirnya pemantau.

Perbedaan pandangan Kemlu Thailand dengan petinggi militer semakin kentara sehingga PM Abhisit harus menyangkalnya. Belakangan PM Abhisit mendukung sikap militer Thailand.