PKS Hanya Terima atau Tolak Kontrak

Bogor, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera tidak berada pada posisi untuk mengusulkan bentuk lain kontrak koalisi. PKS dinilai hanya tinggal memiliki dua pilihan, yakni menandatangani revisi kontrak koalisi atau tidak menandatanganinya.

”Seharusnya tidak usah ditimbang-timbang lagi dong. Ditandatangani atau tidak. Itu saja,” ujar Sekretaris Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono Syarifuddin Hasan, Senin (18/4) di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat.

Syarifuddin adalah Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Salah satu pengurus DPP Partai Demokrat itu hadir di Istana Bogor untuk mengikuti rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha.

Menurut Syarifuddin, PKS tidak perlu menimbang-nimbang revisi kontrak koalisi yang diberikan karena semua anggota koalisi yang lain sudah menandatanganinya. Syarifuddin tidak bisa menjawab mengapa PKS disodori kontrak koalisi setelah semua anggota koalisi lain sudah menandatanganinya.

”Wah, itu merupakan hak prerogatif Presiden,” ujarnya. Jika PKS tetap mengirim usulan kontrak yang lain, Presiden Yudhoyono akan menilainya.

Adapun Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal mengatakan, Majelis Syuro PKS sudah membahas revisi kesepakatan koalisi partai politik pendukung pemerintah dalam rapat Jumat (15/4) dan Sabtu (16/4). Hasilnya saat ini masih dirumuskan dan kemudian oleh DPP PKS akan dikirimkan kepada Yudhoyono.

Prinsipnya, PKS menyetujui revisi kesepakatan koalisi. Hanya saja, PKS berharap kesepakatan tidak mengurangi daya kritis DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah.

”Secara umum, PKS menyetujui revisi yang sebagian besar merupakan pengembangan dari kesepakatan lama. Namun, ada sejumlah pertanyaan, catatan, dan masukan,” katanya.

PKS menyepakati pentingnya memperkuat sistem presidensial dengan menjaga dukungan parlemen kepada presiden. Majelis Syuro PKS yang beranggotakan 99 orang juga memberikan masukan agar partai-partai koalisi mengurangi polemik di publik, seperti lewat media massa. Meski perdebatan mencerminkan kebebasan demokrasi, justru dikhawatirkan mengganggu keselarasan koalisi jika terlalu berlebihan. Koalisi didorong membahas agenda-agenda penting dalam pemerintahan jauh-jauh hari sebelumnya.

”Harapannya, koalisi tidak lagi reaktif atau tergopoh-gopoh menghadapi berbagai masalah yang muncul,” kata Mustafa.

(ATO/IAM)