Gubernur Jabar Kutuk Bom Cirebon

Kompas.com - 15/04/2011, 18:35 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyesalkan peristiwa yang diduga bom bunuh diri di masjid di Maporesta Cirebon, Jumat (15/4/2011) siang.

"Peristiwa ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan menodai komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kota-kabupaten sedang membangun situasi kondusif untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya dan seluruh masyarakat Jawa Barat tidak dapat menerima dan membenarkan pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum dan mengganggu stabilisasi keamanan dengan dalih apa pun,” demikian siaran pers Gubernur Jawa Barat yang diterima Jumat sore ini.

Gubernur meminta segenap masyarakat Jabar, stakeholders, pemkab, dan pemkot untuk meningkatkan kewaspadaan, komunikasi, dan koordinasi dengan aparat keamanan dan kepolisian. "Kita menyerahkan pengusutan peristiwa ini kepada polisi untuk diproses sesuai hukum negara kita. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi di tempat lain di Jawa Barat," kata Gubernur.

Berikut ini jumlah korban bom Cirebon yang terdiri dari 27 personel polisi dan 1 warga sipil dan satu orang diduga pelaku bom bunuh diri.

Kapolresta Cirebon, Kabag Sumda, Kasat Intelkam Bripda Anton Helmi, Kasat Lantas, Kanit Propam Iptu Harsita, Aiptu Sukirno, Aiptu Tata Kurniawan, Aiptu Yon Patriono, Briptu Septian, Briptu Devan, Aiptu Durahim, Pengtu Mashuri, Pendatu Teten Rustendi, Pendatu Dedi, Briptu Sugiarto, Ipda H Mukali, Briptu Heri, Briptu Ade Kartiwa, Aiptu Edi Heryadi Yadi PHL, Bripda Asnawi Latif Rahmat Sunyoto, pedagang Bripka Suratmoko, Bripka Rozak.

(KSP)

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    Nasional
    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X