Lima Perusahaan Lolos Prakualifikasi

Jakarta, Kompas - Lima perusahaan telah dinyatakan lolos prakualifikasi lelang pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 1,138 triliun. Namun, proses selanjutnya pembangunan gedung itu masih menunggu hasil kajian yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat, Kamis (14/4) di Jakarta, menuturkan, lima perusahaan itu adalah PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan, Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, serta PT Duta Graha Indah.

Dari lima perusahaan itu, PT Duta Graha Indah menjadi satu-satunya perusahaan swasta. Empat perusahaan yang lain merupakan badan usaha milik negara.

Berdasarkan catatan Kompas, sebelumnya ada delapan perusahaan yang menyerahkan dokumen untuk mengikuti prakualifikasi lelang pembangunan gedung baru DPR tersebut. Selain lima perusahaan yang lolos, tiga lainnya adalah PT Nindya Karya, PT Jaya Konstruksi, dan PT Tiga Mutiara.

”Proses selanjutnya, perusahaan yang lolos prakualifikasi lelang mengambil dokumen lelang. Namun, rapat konsultasi pimpinan DPR pada Kamis lalu memutuskan agar Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji kembali rencana pembangunan tersebut,” tutur Sumirat.

Dengan adanya kajian kembali yang butuh waktu sekitar sebulan itu, tahapan selanjutnya dari lelang pembangunan gedung baru DPR bisa mundur. Apalagi jika kelak Kementerian Pekerjaan Umum merekomendasikan perubahan desain dan biaya pembangunan.

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia Badia Perizade, dalam surat kepada Kompas, menyatakan keberatan dengan berita di Kompas (11/4) yang berjudul ”Forum Rektor Menolak”.

Badia yang merupakan Rektor Universitas Sriwijaya menegaskan, Forum Rektor memiliki mekanisme musyawarah dengan beberapa pengurus sebelum memberikan pernyataan ke publik. Forum Rektor meminta agar pernyataan oknum perseorangan yang mengatasnamakan Forum Rektor tidak perlu dilayani.

Pernyataan menolak pembangunan gedung baru DPR yang diberitakan Kompas pada 11 April 2011, antara lain, diambil dari pernyataan mantan Ketua Forum Rektor Indonesia Eko Budihardjo. Saat itu Eko menyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru DPR. Desain gedung baru DPR yang mirip dengan gedung Grand Arch di Paris, Perancis, dan gedung kongres di Cile dinilai tidak menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa.

Sementara itu, Ketua Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro Sugiono Soetomo mempertanyakan pembangunan gedung yang tidak transparan. (NWO/*)