Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya Demokrat Belajar Mendengar

Kompas.com - 10/04/2011, 06:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ngotot meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR melunakkan sikap sebagian pimpinan Dewan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah di Jakarta, Sabtu (9/4/2011), mengutarakan, fraksinya akan mendukung jika rakyat menghendaki rencana itu ditinjau atau ditangguhkan sementara.

”Bahkan, jika rakyat ingin gedung baru DPR itu jangan dibangun dengan berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) akan mengikuti suara rakyat. Pembangunan itu bisa ditinjau ulang, ditangguhkan, atau ditunda sampai waktu yang lebih kondusif,” tuturnya.

Padahal, F-PD adalah fraksi pendukung pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun itu. Hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menolak pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menolak pada Rapat Paripurna DPR (Kompas, 8-9/4/2011). Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far menilai pimpinan Dewan tak utuh menyampaikan sikap fraksi. PKB meminta rencana pembangunan gedung DPR tersebut dievaluasi, ditunda dulu.

Kader Demokrat pun meminta pembangunan gedung baru DPR itu setidaknya ditunda, seperti sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, misalnya, meminta pimpinan DPR memerhatikan sinyalemen Presiden, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang meminta evaluasi, penundaan, bahkan pembatalan pembangunan gedung yang tak patut dan tidak mendesak (Kompas, 8-9/4/2011).

Menurut Jafar Hafsah, F-PD akan lebih dulu berusaha meyakinkan masyarakat akan pentingnya pembangunan gedung baru DPR. Gedung baru dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja DPR, perbaikan tata kelola kedewanan, dan penguatan kelembagaan. Rencana ini mulai disusun sejak DPR periode 2004-2009, desainnya sudah ada, dan sekarang sedang dalam proses.

”Kami setuju pembangunan gedung baru dengan catatan perlu dibuat lebih efisien,” katanya lagi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi biaya pembangunan. Dahulu dananya direncanakan Rp 1,8 triliun, tetapi beberapa waktu diturunkan menjadi Rp 1,5 triliun, lalu jadi Rp 1,3 triliun, dan terakhir Rp 1,1 triliun.

”Namun, jika rakyat tetap berkehendak gedung baru itu belum dipandang perlu, kami siap melaksanakan itu. Kami akan ikuti suara rakyat,” ungkapnya. Peninjauan rencana pembangunan gedung DPR bisa dilakukan dengan mengajak pimpinan DPR kembali membicarakannya, bisa juga digelar rapat paripurna lagi.

Audit anggaran gedung

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    Nasional
    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Nasional
    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    Nasional
    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Nasional
    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Nasional
    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

    Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com