Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realistis, DPR Butuh Ruangan!

Kompas.com - 05/04/2011, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para wakil rakyat di Senayan tampaknya cukup dibuat pusing dengan tudingan dari berbagai kalangan yang menyatakan DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat soal rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Selain itu, biaya pembangunan gedung dinilai terlalu fantastis, yaitu Rp 1,31 triliun. Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Menanggapi berbagai tudingan miring tentang ide gedung baru DPR, anggota DPR RI dari Komisi II Fraksi Golkar, Idrus Marham, menegaskan perlu ada pemikiran yang realistis bahwa DPR memang membutuhkan ruangan.

"Kita harus realistis bahwa parlemen ini butuh ruangan yang sekarang ini sudah overload. Seperti apa modelnya atau desainnya itu yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, dibutuhkannya seperti apa," ungkap Idrus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Menurutnya, memang pembangunan gedung tidak harus dipatok dengan nilai triliunan, tetapi cukup sesuai kebutuhan ruangan dari anggota DPR dan fleksibel untuk dimanfaatkan.

"Bagaimana modelnya, jangan terlalu jomplanglah dengan yang sebelumnya. Kalau dianggap terlalu mewah, ya jangan terlalu mewah. Itu kan relatif dan fleksibel, jadi bisa disesuaikan. Yang ingin saya tegaskan lagi, kita harus realistis bahwa DPR memang butuh ruangan," ujarnya.

Sementara itu, menurut anggota Fraksi Golkar lainnya, Bambang Soesatyo, saat ini anggota DPR juga harus memanfaatkan ruangan-ruangan kosong untuk bekerja. Dengan demikian biaya pembangunan tidak harus terlalu fantastis.

"Banyak ruangan yang tidak terpakai dan selalu kosong. Itu bisa dimanfaatkan biar tidak perlu menggunakan keuangan yang berlebihan," ujar Bambang.

Ia menuturkan, anggota DPR harus juga tetap mendengar suara publik untuk mempertimbangkan dan mengumpulkan pendapat rakyat sebelum pembangunan gedung ini benar-benar dijalankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com